Optimalkan Pengawasan SPPG di Kota Probolinggo, Tim Satgas Tinjau Pelabelan Ompreng (Istimewa)
Probolinggo, InfoPublik – Tim Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Probolinggo meninjau sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (3/9/2026), untuk memastikan pelabelan makanan, kesesuaian gramasi, variasi menu, serta standar higiene sanitasi.
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, pengawasan publik, dan jaminan kualitas gizi dalam pelaksanaan program MBG di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
Lokasi pertama yang ditinjau adalah SPPG Mayangan 5, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan.
Kepala SPPG Mayangan 5 Ismail mengatakan, pelabelan wadah makanan telah diterapkan sekitar satu bulan terakhir dengan menempelkan informasi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
SPPG yang dikelola Yayasan Orin Berkah Swasembada itu melayani 2.556 penerima manfaat setiap hari, terdiri atas 1.534 porsi besar dan 1.022 porsi kecil untuk sekolah dan tujuh posyandu.
“Kami berusaha membuat menu yang diminati anak-anak, rasanya enak tapi tidak boleh minus (anggaran). Saya menerima saran (dari penerima manfaat), akan kami perbaiki kekurangan-kekurangannya,” ujar Ismail.
Dalam peninjauan tersebut, tim juga menindaklanjuti keluhan mengenai menu yang dinilai kurang bervariasi.
Kepala Bidang PPM Bapperida Kota Probolinggo Eka Pujiyanti mengatakan, masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program.
“Harapannya, sama-sama diperbaiki supaya tidak menerima banyak laporan. Laporan ini artinya penerima manfaat masih peduli dengan menu dan program yang baik ini,” imbuhnya.
Dari SPPG Mayangan 5, tim bergeser ke SD Sukabumi 10 yang menerima MBG dari SPPG tersebut. Saat tim tiba, wadah makanan telah siap dibagikan kepada siswa dan sudah dilengkapi label.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke SPPG Kanigaran 7 oleh tim yang terdiri atas unsur Dinkes P2KB, Bapperida, Dinas PUPR-KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Diskominfo.
SPPG yang dikelola Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah tersebut menggunakan label berbentuk stiker yang dilengkapi kode QR. Ketika dipindai, kode tersebut menampilkan menu harian yang disediakan SPPG.
Di ruang kepala SPPG terdapat papan berisi masukan dari sekolah penerima manfaat. Catatannya antara lain usulan agar nasi sesekali diganti kentang, menu dibuat lebih bervariasi, serta masakan tidak terlalu asin.
Dari SPPG Kanigaran 7, tim melanjutkan peninjauan ke SMP Negeri 4. Di sekolah tersebut, MBG dikonsumsi siswa pada pukul 11.00 setelah jam istirahat.
Menu yang disajikan saat peninjauan berupa lele woku dan buah melon. Lokasi terakhir yang dikunjungi tim adalah SPPG Jrebeng Wetan.
Anggota Tim Teknis Supervisi dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada SPPG Tahun 2026, Lilik Luluk Muyassaroh, mengatakan tim ingin memastikan instruksi BGN terkait pelabelan wadah makanan telah diterapkan.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan instruksi dari Kepala BGN bahwa di ompreng harus ada pelabelan, kemudian apakah sudah diunggah di sistem radar BGN. Sekaligus kroscek di sekolah dan SPPG bagaimana variasi menu sesuai gramasi besar kecilnya,” ujar Lilik di Kota Probolinggo.
Menurut Lilik, BGN mewajibkan setiap wadah makanan mencantumkan informasi resmi berupa tanggal produksi, jenis menu, kandungan gizi, waktu selesai pengolahan, waktu maksimal konsumsi, imbauan makan di tempat dan tidak dibawa pulang, serta nama SPPG yang memproduksi makanan.
BGN juga menyediakan portal publik Radar MBG yang dapat diakses secara waktu nyata melalui https://www.bgn.go.id/radar-mbg/.
Portal tersebut dapat digunakan masyarakat, orang tua, guru, kepala sekolah, maupun pemerintah daerah untuk memantau profil SPPG, rincian nutrisi dan gramasi setiap porsi, hingga identitas penyedia.
Dalam kunjungan ke sekolah, tim meminta pihak sekolah turut menyosialisasikan pedoman gizi seimbang Isi Piringku kepada siswa.
“Tapi sudah menjadi ISI PIRINGKU, pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Satu ompreng sudah ada gramasinya, dan itu sesuai ISI PIRINGKU. Jadi, bisa disampaikan ke anak-anak di MBG tidak ada susu,” jelas Lilik.
Menurut Lilik, perubahan pemahaman masyarakat dari konsep empat sehat lima sempurna menuju pedoman Isi Piringku membutuhkan proses dan dukungan sekolah.
“Komposisi gizi seimbang di ompreng itu sesuai dengan pola ISI PIRINGKU,” imbuh Lilik yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Kota Probolinggo.
Tim Satgas MBG Kota Probolinggo juga mendorong SPPG memperpanjang siklus menu agar makanan yang disajikan kepada penerima manfaat lebih bervariasi.
“Bisa memungkinkan menu lebih variatif dan siklusnya tidak seminggu tetapi bisa 14 hari. Menu bisa lebih menarik dan bisa diterima oleh murid maupun penerima manfaat di posyandu. Lebih variatif lah menunya dan tampilan menarik agar anak-anak lebih suka,” harap Lilik.
Selain variasi menu, BGN menegaskan bahwa SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menerapkan pelabelan pada wadah makanan.
Berdasarkan data Dinkes P2KB Kota Probolinggo, sebanyak 34 SPPG telah memiliki SLHS dari 37 izin pendirian SPPG yang tercatat di Kota Probolinggo.
(fa)
