Eksportir Karet Alam Wajib Tahu, Ini Tiga Perubahan Penting dalam Permendag 26 Tahun 2026

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyosialisasikan tiga perubahan utama ketentuan ekspor karet alam Indonesia, meliputi pengaturan identitas produsen, penerbitan dokumen pendukung ekspor ke Tiongkok, serta ketentuan pengiriman produk untuk keperluan barang contoh dan pameran. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi eksportir sekaligus menjaga mutu produk karet alam di pasar internasional.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan penyempurnaan regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan aturan sebelumnya serta masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

"Penyempurnaan regulasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan sebelumnya. Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran ekspor tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu," ujar Moga melalui keterangan pers yang diterima pada Jumat (13/11/2026).

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Sukoco, menjelaskan bahwa perubahan pertama menyangkut ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR).

Pengaturan tersebut mencakup kemungkinan penggunaan kembali kode TPP SIR yang telah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan.

Selain itu, aturan baru menyempurnakan mekanisme perpanjangan TPP SIR setelah masa berlakunya berakhir.

Perubahan kedua berkaitan dengan penerbitan Letter of Confirmation (LoC) sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menurut Sukoco, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas prosedur penerbitan dokumen sehingga eksportir memperoleh kepastian dalam memenuhi persyaratan perdagangan dengan negara tujuan.

Sementara itu, perubahan ketiga mengatur ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran, termasuk kejelasan mengenai batas jumlah atau alokasi produk yang dapat dikirim.

Sukoco menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kewajiban mempertahankan standar mutu produk ekspor.

"Pengaturan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan pengendalian mutu dengan kebutuhan dunia usaha. Produk ekspor harus memenuhi persyaratan mutu dan memiliki ketertelusuran yang jelas. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan prosedur yang sederhana dan kepastian pelayanan agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan efisien," jelas Sukoco.

Ia menambahkan bahwa daya saing karet alam Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga oleh konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kejelasan identitas produsen, dan kredibilitas sistem pengendalian mutu.

Kemendag berharap pemahaman mengenai ketentuan baru dan prosedur pelayanan dapat membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan ekspor secara tepat.

"Peningkatan daya saing karet alam Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pengendalian mutu, dan mendukung kemudahan berusaha. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan menjaga konsistensi mutu dan memenuhi persyaratan ekspor untuk mempertahankan kepercayaan pembeli internasional," kata Sukoco.

Dukungan terhadap perubahan aturan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif abungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Erwin Tunas.

Menurut Erwin, penyempurnaan ketentuan TPP SIR menjawab sejumlah kendala yang selama ini dihadapi eksportir, terutama terkait perpanjangan identitas produsen.

Ia juga menyambut baik kejelasan pengaturan LoC untuk mendukung kegiatan ekspor karet alam ke Tiongkok.

"Kami mengapresiasi terbitnya peraturan ini karena memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait perpanjangan TPP SIR. Kami berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali, mengingat kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen merupakan hal yang tidak mudah dibangun. Dengan adanya kepastian pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor," ujar Erwin.