Menteri P2MI, Mukhtarudin, dalam kegiatan kolaborasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Hukum di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (3/9/2026). Humas KP2MI
Kuala Lumpur, InfoPublik – Sebanyak 25 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belajar di sejumlah Sanggar Bimbingan di Malaysia menerima bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia. Masing-masing anak memperoleh 500 Ringgit Malaysia (RM) dengan total bantuan mencapai RM12.500.
Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan kolaborasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Hukum di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (3/9/2026).
Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan bantuan pendidikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak PMI tetap memperoleh akses pendidikan meskipun tumbuh dan menjalani pendidikan jauh dari Indonesia.
“Negara hadir dan peduli untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena keadaan,” tegas Mukhtarudin.
Menurutnya, pelindungan terhadap PMI di luar negeri tidak boleh hanya berorientasi pada keberangkatan, penempatan, masa bekerja, dan kepulangan. Keluarga, khususnya anak-anak pekerja migran, juga harus memperoleh perhatian.
Di balik setiap PMI yang bekerja di luar negeri, kata Mukhtarudin, terdapat keluarga yang ikut merasakan dampak dari keputusan bekerja jauh dari Tanah Air.
Pendidikan, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting untuk mengurangi kerentanan sosial sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga pekerja migran.
“Karena itu, anak-anak Pekerja Migran harus mendapatkan dukungan agar tetap dapat bersekolah dan mengembangkan potensi mereka,” katanya.
Mukhtarudin mengatakan, keputusan PMI bekerja di luar negeri pada umumnya dilandasi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, termasuk pendidikan anak.
“Di balik setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja jauh dari keluarga, terdapat harapan agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik dan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah tidak ingin persoalan pendidikan dan masa depan anak PMI menjadi beban yang harus ditanggung keluarga sendiri.
“Ketika kita menjaga masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia, maka sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan Indonesia itu sendiri,” kata Mukhtarudin.
Pelindungan PMI hingga Keluarga
Mukhtarudin menegaskan, kebijakan pelindungan PMI perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dengan menjangkau berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dan keluarganya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, administrasi, status kewarganegaraan, hingga kepastian hukum.
“Pelindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk memperhatikan persoalan hukum, administrasi, keluarga, serta anak-anak PMI,” ujarnya.
Kolaborasi Kementerian P2MI dan Kementerian Hukum di Kuala Lumpur menjadi salah satu bentuk penerapan pendekatan tersebut.
Selain itu, dalam kegiatan itu Menteri Hukum Supratman, Andi Agtas, menyerahkan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada WNI di Malaysia.
Kepastian status kewarganegaraan dinilai penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak hukum dan administratif. Bagi anak-anak PMI, kepastian identitas juga berhubungan dengan akses pendidikan, layanan publik, serta pelindungan hukum.
“Anak-anak pekerja migran adalah bagian dari masa depan bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, keberhasilan pelindungan PMI tidak hanya diukur dari keamanan ketika pekerja berangkat, bekerja, dan kembali ke Indonesia, tetapi juga dari kondisi keluarga mereka.
“Tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh hak dan kesempatan hidup yang layak,” katanya.
2.341 WNI Dapat Penegasan Status Kewarganegaraan
Menteri Hukum Supratman, Andi Agtas, mengatakan penegasan status kewarganegaraan merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum kepada WNI di luar negeri.
Hak atas status kewarganegaraan, menurut Supratman, merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Melalui aturan tersebut, penegasan status kewarganegaraan dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan akurasi keputusan administratif mengenai status seseorang.
Supratman mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 2.341 penegasan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.237 penegasan atau sekitar 95,56 persen berada di Malaysia.
Perinciannya, sebanyak 1.705 penegasan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, 371 melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, dan 161 melalui KJRI Johor Bahru.
“Data ini memberikan gambaran bahwa persoalan dokumentasi dan kepastian status kewarganegaraan WNI di luar negeri memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Supratman.
Kementerian Hukum, lanjutnya, terus memperkuat kolaborasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penegasan status kewarganegaraan.
Bagi WNI di Malaysia yang telah memperoleh penegasan status kewarganegaraan dan dokumen perjalanan keimigrasian, Supratman berharap proses perizinan berikutnya dapat diurus secara resmi melalui Kementerian P2MI.
Identitas dan Pendidikan Anak PMI
Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, mengatakan kegiatan tersebut mempertemukan dua bentuk pelindungan negara yang saling melengkapi, yakni dukungan pendidikan bagi anak PMI dan kepastian status kewarganegaraan WNI.
Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan hak masyarakat Indonesia di luar negeri tetap terpenuhi.
“Pelindungan Pekerja Migran harus dilakukan secara utuh, termasuk memperhatikan keluarga, anak-anak, pendidikan, identitas, dokumentasi, serta aspek sosial dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka,” katanya.
KBRI Kuala Lumpur, lanjut Iman, akan terus memperkuat pelayanan dan pelindungan bagi WNI, termasuk PMI beserta keluarganya, melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Pelayanan tersebut mencakup persoalan dokumentasi, kewarganegaraan, pendidikan, serta berbagai aspek sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia di Malaysia.
Iman juga berpesan kepada anak-anak PMI agar tidak membatasi cita-cita karena tempat mereka lahir atau tumbuh.
“Kalian boleh tinggal dan tumbuh jauh dari tanah air, tetapi kalian tetap merupakan bagian dari masa depan Indonesia,” ujarnya.
Menurut Iman, identitas memberikan kepastian mengenai siapa seseorang, sedangkan pendidikan membuka kesempatan dalam menentukan masa depan.
“Negara hadir, negara peduli, dan negara melindungi,” katanya.
