Presiden Prabowo Subianto saat secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (13/08/2026). BPMI Setpres
Jombang, InfoPublik - Presiden Prabowo Subianto menargetkan jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan melalui strategi transformasi nasional. Salah satunya dengan memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan mengalihkan hasil penghematan anggaran langsung untuk kepentingan masyarakat.
Strategi itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Presiden, pesan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan keberpihakan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan sebagai prioritas.
“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo mengatakan target tersebut disusun berdasarkan perhitungan yang cermat. Ia meyakini strategi pemerintah mampu mengangkat jutaan warga dari kemiskinan, melanjutkan capaian yang menurutnya telah diperoleh selama dua tahun pertama pemerintahannya.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” imbuh Kepala Negara.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan transformasi dan efisiensi BUMN. Prabowo menyebut pemerintah menargetkan menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026 sehingga jumlah perusahaan pelat merah nantinya berkisar 200 hingga 250.
Menurut Presiden, penyederhanaan tersebut diharapkan mampu menekan biaya rutin dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Penghematan yang dihasilkan selanjutnya diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi asing, tetapi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap utang, terutama pembiayaan dengan biaya bunga tinggi.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Kepala Negara. (BPMI Setpres)
