Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan, arahan pada Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla, - Foto: mc.Kalteng
Palangka Raya, InfoPublik – Sebanyak 15 titik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah masih belum padam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat operasi pemadaman dengan mengoptimalkan pengerahan helikopter water bombing ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta, seluruh kekuatan penanganan Karhutla dimaksimalkan agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
Arahan tersebut disampaikan Agustiar, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026).
“Kekuatan yang kita miliki harus dimaksimalkan. Untuk titik-titik yang sulit dijangkau melalui darat, operasi water bombing harus dioptimalkan agar pemadaman bisa dilakukan lebih cepat,”katanya.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan. Sementara itu, 10 titik yang sebelumnya berada dalam kondisi terparah telah berhasil dipadamkan.
Untuk memperkuat pemadaman dari udara, pemerintah telah mengerahkan lima unit helikopter water bombing. Namun, saat ini hanya tiga unit yang aktif beroperasi. Dua unit lainnya masih menjalani perawatan atau menunggu ketersediaan suku cadang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, Karena karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Agustiar meminta armada udara yang tersedia diarahkan secara efektif ke lokasi prioritas agar setiap operasi memberikan hasil maksimal.
“Kita harus melihat titik mana yang paling membutuhkan intervensi dari udara. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Semua harus diarahkan untuk mempercepat pemadaman,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Ahmad Toyib melaporkan terdapat 38.916 titik panas di Kalimantan Tengah. Luas lahan terbakar berdasarkan laporan daerah mencapai 60.028,77 hektare, sedangkan berdasarkan pantauan Sipongi tercatat 7.634,46 hektare. Jumlah kejadian karhutla mencapai 2.090 kejadian.
Penanganan karhutla juga diperkuat dengan pengerahan 7.208 personel gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 10.700 personel untuk memperkuat operasi pemadaman di darat.
Selain pemadaman melalui jalur darat dan udara, pemerintah terus menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tiga periode telah diselesaikan, sementara periode keempat berlangsung sejak 26 Agustus hingga 2 September 2026.
Agustiar meminta, operasi pemadaman difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan dan dampak paling tinggi, antara lain Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.
Menurutnya, operasi water bombing harus berjalan beriringan dengan pemadaman dari darat. Koordinasi antara tim udara dan pasukan darat diperlukan agar titik api yang ditekan dari udara dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak kembali terbakar.
“Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan harus memastikan titik tersebut benar-benar aman dan tidak muncul kembali,”imbuhnya.
Selain memadamkan api, Gubernur meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat, terutama warga di wilayah yang terdampak kabut asap.
Instansi terkait diminta memastikan keberadaan posko terpadu dan dapur umum, sekaligus menyalurkan air bersih, vitamin, dan masker serta menyediakan fasilitas oksigen bagi warga yang membutuhkan.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan harus cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga,”imbuhnya.
Untuk mendukung operasi penanganan karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk untuk operasional 28 Satgas TNI/Polri dan 79 Satgas BPBD.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para kepala perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(MC Prov Kalteng/rkh/eyv)
