Pelajar SMPN 9 Tangerang Selatan, Provinsi Banten menyantap makanan dari pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Jakarta, InfoPublik — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026. Realisasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran BGN tahun 2026 yang telah diefisienkan menjadi Rp229 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan anggaran BGN sebelumnya ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Setelah dilakukan penyisiran dan efisiensi, anggaran tersebut menjadi Rp229 triliun. Dari pagu anggaran hasil efisiensi tersebut, sebanyak Rp117 triliun telah digunakan untuk pelaksanaan program MBG.
"Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp 229 triliun, dari Rp 229 triliun itu terpakailah Rp 117 triliun," ujar Sudaryono di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Sudaryono menegaskan BGN tidak mengajukan tambahan anggaran pada tahun ini meskipun masih terdapat rencana perluasan cakupan program MBG melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. BGN akan mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan program tersebut.
"Kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran di mana anggaran itu kami sesuaikan dan insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum," kata Sudaryono.
Sejalan dengan optimalisasi anggaran, BGN juga melakukan penataan dan penyisiran data penerima manfaat untuk memastikan anggaran MBG tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu temuan yang tengah ditindaklanjuti adalah sekitar 6 juta data penerima yang terindikasi ganda, misalnya siswa yang tercatat sebagai pelajar SMP sekaligus santri di pondok pesantren.
BGN juga menemukan sejumlah dapur yang sebelumnya telah menerima penyaluran dana tetapi belum beroperasi. Dari 414 dapur yang ditemukan belum beroperasi, BGN telah mengembalikan dana sebesar Rp311 miliar ke kas negara.
"Jadi ada double-double itu semua kita sisir. Itu ada sekitar 6 jutaan, termasuk juga ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," jelas Sudaryono.
Selain penataan anggaran dan data penerima, BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat MBG. Sekitar 80 sekolah swasta yang dikategorikan elite dikecualikan dari program karena dinilai telah memiliki fasilitas dan kemampuan yang memadai secara mandiri. Sejumlah sekolah, antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari, termasuk dalam daftar pengecualian tersebut.
Untuk memperluas cakupan program secara lebih tepat sasaran, BGN juga menyiapkan pembukaan sekitar 2.700 dapur di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mulai September 2026. Pembukaan SPPG baru juga akan diprioritaskan di pondok pesantren serta wilayah di luar Jawa yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
Dari total 27.485 titik yang tercatat, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Sementara itu, 463 titik sempat ditangguhkan (suspend) karena kelengkapan profil yang belum memadai. Hasil penelusuran juga menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi, termasuk lokasi yang tidak memiliki wujud fisik atau terindikasi fiktif.
Dalam rangka memperkuat tata kelola dan akuntabilitas anggaran, BGN bersama Kementerian Keuangan juga menyepakati penguatan sistem pelaporan keuangan secara digital. Sistem pelaporan di tingkat dapur akan disinkronkan secara system-to-system antara SIKN Kementerian Keuangan dan SIPGN.
"Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya," ujar Sudaryono.
Dengan realisasi Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026, BGN menegaskan pelaksanaan MBG terus diarahkan pada optimalisasi anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta penguatan tata kelola untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif tanpa membutuhkan tambahan anggaran pada tahun berjalan.
