Rakor Nasional MBG, Pemkot Probolinggo Perkuat Dukungan dan Pemenuhan Standar SPPG. (Istimewa)
Kanigaran, InfoPublik — Sebanyak 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, telah beroperasi dan melayani 67.257 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seiring luasnya jangkauan program tersebut, pengawasan terhadap standar dapur dan kualitas makanan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo.
Penguatan pengawasan itu mengemuka saatRakor diikuti secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan MBG berjalan sesuai ketentuan, termasuk pemenuhan standar dapur dan pengawasan kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan MBG. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"MBG juga diarahkan untuk mendukung upaya menekan angka stunting dan kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan," kata Tito mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah seluruh Indonesia, pada Kamis (13/8/2026).
Salah satu perhatian dalam rakor adalah standar keamanan dan kesehatan dapur SPPG, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan, didorong aktif mengawasi dan memastikan SPPG memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengatakan arahan pemerintah pusat semakin memperjelas sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG.
Menurutnya, penegasan mengenai SLHS menjadi kabar yang melegakan bagi daerah karena pemenuhan sertifikat tersebut sebelumnya masih menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam pelaksanaan MBG.
“Yang disampaikan Kepala BGN itu yang melegakan buat kami di daerah. Bagi yang belum membuat SLHS, sudah pasti ada cut off,” jelas Ina.
Ia mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo sejauh ini berjalan baik. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, layanan telah menjangkau penerima manfaat secara menyeluruh dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah laporan dari Dinkes bagus. Sudah tepat penerima manfaat, sudah menyeluruh. Tinggal disempurnakan saja kekurangannya,” ungkapnya.
Saat ini terdapat 37 SPPG di Kota Probolinggo. Sebanyak 34 di antaranya telah beroperasi dengan total 67.257 penerima manfaat. Sementara itu, sejumlah aspek teknis masih dalam proses penyempurnaan, termasuk terkait permodalan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Probolinggo, Eka Pujiyanti, mengatakan Pemkot Probolinggo dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Kota.
Rapat tersebut akan digunakan untuk memantapkan pembagian peran setiap perangkat daerah dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BGN.
Menurut Eka, pemantauan dapur MBG dilakukan melalui dua mekanisme. Sebelum beroperasi, dapur dipantau Tim SLHS untuk memastikan persyaratan higiene dan sanitasi telah terpenuhi.
Setelah dapur beroperasi, pengawasan dilanjutkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG untuk mengevaluasi tata kelola dapur secara keseluruhan.
Di sisi lain, potensi perikanan Kota Probolinggo dinilai dapat menjadi sumber bahan baku menu MBG, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Pemanfaatan komoditas tersebut tetap harus mengacu pada petunjuk teknis BGN.
“Untuk bahan baku yang bisa dijadikan lauk pauk atau sumber protein hewani dan nabati, Kota Probolinggo memiliki potensi perikanan. Sejauh yang kami ingat, juknis dari BGN yang diperkenankan masih ikan air tawar,” jelas Eka.
Pengawasan juga dilakukan terhadap kualitas makanan yang telah didistribusikan. Apabila ditemukan makanan yang dinilai kurang layak, pihak sekolah melalui penanggung jawab atau PIC dapat segera berkoordinasi dengan SPPG melalui Kepala SPPG.
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan puskesmas terdekat juga dapat dilibatkan apabila ditemukan makanan berbau atau indikasi lain yang membutuhkan penanganan.
Dengan 34 SPPG yang telah beroperasi, pengawasan higiene, sanitasi, tata kelola dapur, dan kualitas makanan menjadi bagian penting untuk menjaga layanan MBG bagi puluhan ribu penerima manfaat di Kota Probolinggo.
(es/pin)
