Parigi Moutong Jemput Program Sekolah Rakyat, Siapkan Lahan 9,2 Hektare
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.
Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, saat melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sekaligus menyerahkan dokumen readiness criteria program Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan kesiapan penuh mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan seluas sekitar 9,2 hektare. Langkah itu menjadi bagian dari upaya daerah mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menegaskan, program Sekolah Rakyat merupakan agenda strategis pemerintah pusat untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat rentan, khususnya anak-anak yang belum memperoleh pendidikan layak.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan rentan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga kelompok rentan sosial lainnya melalui pendekatan pendidikan terpadu yang dibarengi pembinaan karakter dan dukungan sosial berkelanjutan.
Menurut Agus Jabo, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo turut mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program nasional tersebut.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Secepatnya hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Ia bahkan mengaku terkesan dengan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri pasti sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sangat penting bagi daerahnya yang memiliki tantangan geografis cukup luas dengan garis pesisir mencapai sekitar 512 kilometer.
Menurutnya, masih terdapat ribuan anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal di sejumlah wilayah terpencil dan komunitas adat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat dinilai menjadi solusi strategis untuk memperluas pemerataan pendidikan.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga telah menjalankan berbagai program pendidikan gratis bagi anak-anak komunitas adat terpencil melalui kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Menurut Erwin, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memutus keterisolasian sosial sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tuturnya.
Selain menyiapkan lahan dan dokumen pendukung, Pemkab Parigi Moutong juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pihak terkait lainnya untuk memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi sebagai dasar intervensi pemerintah pusat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, jajaran anggota DPRD, serta pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
(MC PARIGI MOUTONG/Prokopim Setda)
