Menkomdigi Meutya Hafid dalam town hall meeting bersama peserta Magang Nasional dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Komdigi di Gedung LPP RRI, Jakarta. (foto: Agus Siswanto/InfoPublik/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Peserta Magang Nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) didorong turut menyosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai upaya melindungi anak dari risiko penggunaan platform digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan hal tersebut dalam town hall meeting bersama peserta Magang Nasional dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Komdigi di Gedung LPP RRI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meutya meminta peserta magang yang telah bergabung di lingkungan Kemkomdigi memahami sekaligus menjadi duta berbagai program kementerian, terutama PP Tunas yang mengatur penundaan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi.
"Jadi karena sudah masuk di kemkomdigi, tadi kata Pak Sekjen harus menjadi duta-duta juga terhadap program-program kita, terutama PP Tunas atau Tunggu Anak Siap yang menunda anak-anak di bawah 16 tahun masuk ke ranah platform digital dengan risiko tinggi. Di antaranya apa? Di antaranya sosial media, games yang berisiko tinggi dan lain-lain," ujar Meutya.
Menurut Meutya, pelindungan anak merupakan bagian penting dari tugas Komdigi dalam menjaga masyarakat di ruang digital. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi digital tidak cukup hanya didukung pemerataan konektivitas dan penguatan ekosistem, tetapi juga harus disertai upaya memastikan masyarakat terlindungi dari paparan konten negatif.
Ia juga menjelaskan bahwa Komdigi tetap memiliki kewajiban melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan, seperti judi online, pornografi, serta informasi bohong dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
"Jangan hanya Komdigi dikenal dengan blokirnya, tapi kita juga tidak boleh anti dengan blokirnya. Karena memang itu perintah undang-undang. Kalau ada konten yang tidak benar, Komdigi memang wajib melakukan pemblokiran atau pemutusan akses," tegasnya.
Meutya menambahkan, tantangan pengawasan ruang digital terus berkembang seiring perubahan pola yang dilakukan pelaku kejahatan digital. Karena itu, Kemkomdigi membutuhkan kontribusi generasi muda, termasuk peserta magang, untuk memberikan masukan dan gagasan dalam menghadapi berbagai persoalan di ruang digital.
"Saya yakin kalau waktunya panjang banyak sekali anak-anak muda di sini yang juga mampu mempresentasikan temuan-temuan dan saran-saran. Silakan dikumpulkan kepada satkernya masing-masing untuk nanti kita telaah," ujarnya.
Ia menugaskan para pejabat eselon I bersama tim untuk mengkurasi masukan peserta magang. Apabila dinilai dapat diterapkan, gagasan tersebut dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian berbagai tantangan di sektor digital.
"Jadi teman-teman magang ini tidak hanya melakukan magang, tapi berkontribusi langsung terhadap permasalahan-permasalahan negara. Sekecil apa pun, ya, itu pasti sangat membantu," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail melaporkan, sebanyak 421 peserta Magang Nasional mulai bekerja di lingkungan Komdigi sejak 21 September 2026. Mereka tersebar di berbagai unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang menerima 42 peserta.
Melalui kegiatan tersebut, Komdigi juga berupaya memperkuat keterikatan peserta magang dengan lingkungan kerja kementerian, menyamakan arah dan ekspektasi penugasan, serta memberikan pemahaman mengenai etika kerja.
Dengan pemahaman terhadap program dan kebijakan kementerian, peserta magang diharapkan dapat membantu menjelaskan tugas Komdigi kepada masyarakat, termasuk upaya pelindungan anak melalui PP Tunas.
