Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengembangkan Sistem Informasi Orang Raja Ampat (Sioraja) untuk memperkuat pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Inovasi ini ditujukan untuk menghadirkan basis data yang akurat dan terpadu sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan serta pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, saat membuka Workshop Sosialisasi Program Inovasi Sioraja dan Rancangan Kelembagaan Sistem Pendataan Orang Raja Ampat di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 19–20 November 2026 itu diikuti sekitar 60 peserta dari unsur DPRK, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga adat, perwakilan distrik dan kampung, serta Tim Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (Skala).
Mansyur menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan. Ketersediaan data yang benar dan mutakhir diperlukan agar bantuan pemerintah serta pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.
Ia menyampaikan, percepatan pendataan OAP merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung pembangunan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya tersebut sejalan dengan Kesepakatan Timika dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua pada 1 Juni 2026, yang salah satu agendanya menekankan penyelesaian pendataan sosial ekonomi terpilah antara OAP dan non-OAP.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah menggelar Lokakarya Pengembangan Sistem Data Pilah OAP pada 11–12 Agustus 2026.
Berdasarkan dokumen kegiatan tersebut, cakupan pendataan OAP di Kabupaten Raja Ampat saat itu baru mencapai sekitar 40 persen. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya percepatan pendataan dan pemutakhiran agar informasi sosial ekonomi masyarakat dapat dihimpun secara lebih lengkap dan akurat.
Melalui Sioraja, pemerintah daerah merancang sistem pendataan khusus OAP dengan memanfaatkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK+) Dukcapil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data awal (pre-list). Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi, dimutakhirkan, dan dilengkapi dengan variabel tambahan sesuai karakteristik serta kebutuhan masyarakat OAP di Raja Ampat.
Pendekatan ini diharapkan menghasilkan informasi sosial ekonomi yang lebih rinci dan kontekstual sehingga pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun kebijakan dan program pembangunan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam workshop tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, meliputi sosialisasi inovasi Sioraja, identifikasi kebutuhan kelembagaan, penyusunan indikator dan variabel pendataan, perumusan rancangan awal aplikasi, serta mekanisme integrasi data dengan sistem yang telah tersedia.
Pembahasan turut melibatkan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas dan pejabat Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri yang mengikuti kegiatan secara daring. Tim Program Skala juga berperan sebagai mitra fasilitator dalam proses pengembangan sistem.
Mansyur berharap seluruh perangkat daerah menjadikan Sioraja sebagai sistem bersama, bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Keterlibatan lembaga adat, kepala distrik, dan kepala kampung juga dinilai penting untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat hingga tingkat kampung.
Sebagai tindak lanjut, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS, bersama Tim Skala diminta menyusun rencana konkret pengembangan Sioraja pada 2027. Rencana tersebut mencakup penyempurnaan rancangan sistem, penyiapan kelembagaan, pengembangan aplikasi, hingga persiapan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data OAP secara bertahap.
Pengembangan Sioraja diharapkan memperkuat tata kelola pembangunan di Raja Ampat. Dengan basis data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, program pembangunan dan Otonomi Khusus diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari perwujudan visi pembangunan daerah, yakni Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.
(MC Kab. Raja Ampat/Leo)