Gresik, InfoPublik – Kabupaten Gresik menyiapkan arah pembangunan wilayah untuk 20 tahun ke depan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046, pemerintah daerah menetapkan 38.673,07 hektare sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sekaligus mengatur pemanfaatan ruang di tengah tekanan alih fungsi lahan dan risiko banjir.
Kebijakan tersebut disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Gresik di Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026). Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai arah penataan ruang daerah.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, posisi Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur membuka peluang pengembangan wilayah. Keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, serta rencana jaringan kereta api menjadi modal penting untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya alam dan potensi lokal, termasuk pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, budaya, serta wisata religi.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif.
Salah satu fokus dalam RTRW 2026–2046 adalah menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah perkembangan kawasan industri dan permukiman. Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 38.673,07 hektare.
Kawasan tersebut terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.611,08 hektare.
Penetapan ini menjadi instrumen untuk mempertahankan lahan produktif, mendukung ketahanan pangan, dan mengendalikan alih fungsi lahan agar perkembangan wilayah tidak menggerus basis produksi pangan daerah.
Secara keseluruhan, RTRW mengarahkan 91,83 persen dari wilayah perencanaan sebagai kawasan budi daya, sedangkan 8,17 persen lainnya merupakan kawasan lindung. Pembagian tersebut menjadi dasar untuk mengatur aktivitas pembangunan sesuai fungsi ruang dan daya dukung lingkungan.
Tantangan penataan ruang Gresik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan lahan untuk investasi, tetapi juga pengendalian banjir, perlindungan kawasan lindung, dan pemerataan infrastruktur.
Karena itu, RTRW memuat rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelibatan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan lokasi pembangunan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Alif menegaskan, dokumen tata ruang harus menjadi pedoman operasional dalam penyusunan program pemerintah, penentuan kebijakan, pelaksanaan investasi, hingga pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang serta menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Perlindungan kawasan lindung, lahan pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Melalui RTRW 2026–2046, Pemkab Gresik menargetkan terbentuknya pola pembangunan yang mampu memperkuat daya saing industri dan agribisnis tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan akan menjadi kunci agar arah penataan ruang tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam dua dekade mendatang.