Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk warga kurang mampu dan masyarakat adat di kampung-kampung terpencil, memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut ditegaskan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, saat menghadiri Rapat Kerja Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (16/11/2026).
Orideko menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis.
“Kita menyadari bahwa tantangan geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan tidaklah ringan. Jarak antar pulau, keterbatasan transportasi, dan sebaran fasilitas kesehatan, menuntut kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Orideko.
Ia menegaskan, persoalan administrasi maupun kepesertaan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
“Tidak boleh ada warga yang tidak berobat hanya karena persoalan kepesertaan, administrasi, atau jarak menuju fasilitas kesehatan. Prinsip inilah yang menjadi landasan setiap kebijakan kami di bidang kesehatan,” kata dia.
Dalam rapat kerja tersebut, terdapat dua agenda utama, yakni evaluasi penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Raja Ampat dan penandatanganan Nota Kesepakatan serta Rencana Kerja 2027.
Evaluasi mencakup cakupan kepesertaan, kualitas pelayanan, ketepatan pembayaran, serta berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, penandatanganan kesepakatan menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan di daerah.
Orideko berharap kesepakatan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait mendukung pelaksanaannya, terutama dalam memastikan keakuratan data kependudukan dan kepesertaan masyarakat. RSUD, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga diminta terus meningkatkan mutu layanan dengan mengedepankan sikap ramah, profesional, dan bertanggung jawab.
Kepada BPJS Kesehatan, pemerintah daerah mengharapkan dukungan berkelanjutan melalui sosialisasi program, kemudahan administrasi, serta pendampingan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di kampung dan pulau-pulau terpencil.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nurullah Hanafi, mengungkapkan bahwa sebanyak 75.000 penduduk Kabupaten Raja Ampat telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan kepesertaan mencapai sekitar 99 persen.
Meski demikian, masih terdapat sekitar satu persen peserta yang terdaftar tetapi status kepesertaannya belum aktif. Kondisi ini menjadi perhatian bersama untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan JKN saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah bersama, baik BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, bagaimana memastikan sisa satu persen penduduk yang sudah memiliki kartu tetapi belum bisa digunakan dapat diaktifkan secara maksimal,” jelas Nurullah.
Ia berharap evaluasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Program JKN di Raja Ampat, baik dari sisi kepesertaan maupun pemanfaatan layanan kesehatan.
Melalui penguatan kemitraan dan penandatanganan Rencana Kerja Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap keaktifan kepesertaan JKN terus meningkat, seiring dengan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kepulauan.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.
(MC Raja Ampat/Leo)