Bungku, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027 melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 100.3.4.2/44/BPBD/2026 tentang Langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.
Surat edaran yang diterbitkan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, tersebut menindaklanjuti informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Peningkatan curah hujan berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan gelombang tinggi.
Morowali memiliki karakteristik geografis dan topografi yang beragam, termasuk daerah aliran sungai, kawasan pesisir dan kepulauan, serta permukiman yang tersebar. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.
Dalam surat edaran tersebut, Bupati Morowali menekankan perlunya langkah kesiapsiagaan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah, unsur pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta perusahaan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur.
Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta perusahaan atau badan usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Terdapat sejumlah arahan bagi empat unsur pelaksana, yakni kepala perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta pimpinan perusahaan atau badan usaha.
Kepala perangkat daerah diminta mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali.
Mereka juga diminta menyiapkan personel, kendaraan operasional, peralatan, sarana dan prasarana, serta logistik untuk mendukung penanganan darurat. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, saluran air, dan fasilitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
Khusus BPBD, penguatan koordinasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan. BPBD juga diminta memastikan kesiapan posko penanganan darurat yang dapat beroperasi selama 24 jam apabila diperlukan, meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, serta melaksanakan apel kesiapsiagaan.
Sementara itu, camat diminta menginstruksikan seluruh kepala desa dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing. Koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah terkait, Basarnas, perusahaan, dan unsur masyarakat juga perlu diperkuat.
Camat juga bertanggung jawab mengidentifikasi lokasi rawan bencana, memantau perkembangan cuaca, menyosialisasikan langkah evakuasi mandiri, serta melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada Bupati Morowali melalui BPBD.
Pada tingkat desa dan kelurahan, kepala desa dan lurah diminta mendata serta memetakan rumah penduduk, fasilitas umum, dan permukiman yang berada di wilayah rawan bencana.
Langkah lainnya meliputi pembentukan dan optimalisasi tim relawan penanggulangan bencana, kerja bakti membersihkan drainase dan sungai, pemeriksaan pohon rawan tumbang serta tebing rawan longsor, hingga penyiapan jalur evakuasi dan titik kumpul.
Perhatian juga diarahkan pada perlindungan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus.
Adapun pimpinan perusahaan dan badan usaha diminta mengidentifikasi potensi bahaya di kawasan operasional, termasuk area pertambangan, industri, perkebunan, pelabuhan, permukiman pekerja, dan fasilitas pendukung lainnya.
Perusahaan juga harus memastikan kesiapan personel tanggap darurat, peralatan keselamatan, kendaraan operasional, alat komunikasi, dan logistik. Pemeriksaan serta pemeliharaan drainase, saluran air, kolam pengendapan (settling pond), tanggul, dan jalan operasional (hauling road) juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi banjir akibat curah hujan tinggi.
Selain menyiapkan sistem peringatan dini, prosedur tanggap darurat, dan jalur evakuasi, perusahaan diminta melaksanakan sosialisasi serta simulasi kesiapsiagaan bencana secara berkala bagi pekerja.
Perusahaan juga diharapkan berpartisipasi dalam penanganan bencana melalui dukungan personel, peralatan, kendaraan, logistik, dan sumber daya lainnya, serta segera melaporkan kejadian bencana di kawasan operasional kepada BPBD dan pemerintah setempat.
Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali mengarahkan seluruh unsur pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026/2027.