Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Distrik Waigeo Selatan dan Distrik Meos Mansar untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, saat membuka Konsultasi Publik Pertama Penyusunan RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) Pertama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedua distrik tersebut di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Senin (16/11/2026).
Orideko menegaskan, tata ruang bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang jelas, pemerintah dapat mengatur kawasan permukiman, aktivitas ekonomi, kawasan lindung, hingga pembangunan infrastruktur sesuai peruntukannya.
“Dengan tata ruang kita menata di mana masyarakat tinggal dan berusaha, di mana kawasan lindung dijaga, serta di mana infrastruktur dibangun. Tata ruang yang disusun secara partisipatif, jelas, dan dapat dilaksanakan memberi kepastian bagi masyarakat, kepastian bagi investasi, dan kepastian bagi kelestarian alam kita,” ujar dia.
Menurut dia, Distrik Waigeo Selatan dan Meos Mansar memiliki potensi strategis di sektor pariwisata bahari, perikanan, serta kekayaan budaya yang menjadi daya tarik Raja Ampat di tingkat nasional maupun internasional.
Potensi tersebut perlu didukung pengaturan pemanfaatan ruang yang terarah agar pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan karakteristik wilayah kepulauan serta keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, penyusunan RDTR diintegrasikan dengan KLHS untuk memastikan aspek lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perencanaan tata ruang. Kajian tersebut juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki ekosistem rentan.
Orideko menekankan, pembangunan Raja Ampat tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Ia meminta agar aspirasi masyarakat kampung dan hak-hak masyarakat adat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen tata ruang. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Suara masyarakat kampung dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi pertimbangan utama,” kata dia.
Konsultasi Publik Pertama dan FGD Pertama KLHS tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan RDTR Distrik Waigeo Selatan dan Distrik Meos Mansar. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membahas rencana penataan ruang, mengidentifikasi isu strategis lingkungan, serta menghimpun masukan guna menyempurnakan dokumen RDTR dan KLHS.
Dalam kegiatan tersebut, tim penyusun memaparkan materi rencana detail tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis untuk dibahas bersama melalui diskusi dan tanya jawab. Berbagai masukan dan tanggapan peserta selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen.
Melalui penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan KLHS, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap tercipta arah pemanfaatan ruang yang terencana, memberikan kepastian investasi, melindungi ekosistem, serta mengakomodasi kebutuhan dan hak masyarakat lokal.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Raja Ampat yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
(MC Raja Ampat/Leo)