Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui kajian daya dukung pariwisata berbasis tapak di empat kampung wisata, yakni Arborek, Paam, Saukabu, dan Saupapir.
Kajian ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan destinasi dengan memperhatikan kelestarian ekosistem, karakteristik wilayah, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Hasil kajian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Diseminasi Kajian Daya Dukung Pariwisata Berbasis Tapak di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (16/11/2026).
Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, mengatakan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata Raja Ampat setelah pandemi COVID-19 harus diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang terencana dan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kondisi sosial masyarakat.
“Setiap kampung memiliki karakter, kemampuan, dan batas kenyamanan yang berbeda. Kebijakan yang baik tidak dapat diseragamkan begitu saja, melainkan harus bertumpu pada kondisi nyata di lapangan, dengan menghormati hak, budaya, dan kearifan masyarakat adat,” ujar dia.
Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu rujukan dalam revisi Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Raja Ampat serta penyusunan kebijakan turunannya. Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan destinasi.
Kajian yang dilaksanakan pada Juli 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Konservasi Indonesia menggunakan tujuh dimensi pengukuran, yakni fisik, ekologi, ekonomi, sosial budaya, persepsi, fasilitas, dan politik. Ketujuh dimensi tersebut dijabarkan dalam 56 parameter untuk mengidentifikasi kondisi dan kemampuan masing-masing kampung dalam mendukung aktivitas pariwisata.
Hasil pengukuran menunjukkan Kampung Arborek memperoleh nilai rata-rata 66,42 persen dengan kategori Fully Acceptable. Sementara itu, kawasan Kepulauan Paam yang mencakup Kampung Paam, Saukabu, dan Saupapir memperoleh nilai rata-rata 65,36 persen dengan kategori yang sama.
Meski secara keseluruhan dinilai dapat diterima untuk mendukung aktivitas pariwisata, kajian tersebut menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat. Salah satunya dimensi ekonomi di kawasan Kepulauan Paam yang memperoleh nilai 32,50 persen atau kategori Marginally Acceptable. Temuan ini menunjukkan perlunya pemerataan manfaat ekonomi pariwisata agar lebih dirasakan masyarakat setempat.
Di sisi lain, dimensi ekologi Kepulauan Paam memperoleh nilai 86,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan kondisi ekologis yang relatif kuat, tetapi pengelolaan kebersihan kawasan, sampah, dan limbah tetap perlu ditingkatkan.
Adapun di Kampung Arborek, dimensi fisik memperoleh nilai 67,50 persen dan dimensi ekologi 65 persen. Karena itu, pengawasan fasilitas wisata, pemantauan kualitas air laut dan air tanah, serta pengelolaan air limbah menjadi beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian.
Kajian tersebut juga menyoroti kekayaan ekosistem laut Raja Ampat sebagai modal utama pengembangan wisata bahari. Survei pada 24 lokasi penyelaman di Kepulauan Paam pada 2017–2018 mencatat rata-rata tutupan karang keras sebesar 31,93 persen.
Sementara itu, survei keanekaragaman hayati laut pada 2013 mendokumentasikan 707 spesies ikan karang yang mewakili 238 genus dan 69 famili.
Kawasan tersebut juga menjadi habitat dan jalur perlintasan berbagai biota laut penting, seperti hiu, ikan napoleon, penyu, pari manta, serta mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba. Kekayaan ekosistem ini perlu dijaga melalui pengaturan aktivitas penyelaman, jalur pelayaran, dan penggunaan fasilitas pendukung wisata.
Dari sisi pemberdayaan masyarakat, rekomendasi kajian untuk Kampung Arborek mencakup peningkatan pengawasan homestay dan fasilitas wisata, pemantauan ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata.
Selain itu, pengembangan produk lokal, pemanfaatan tenaga kerja setempat, pelibatan pemandu wisata lokal, serta pengintegrasian seni budaya dan kearifan lokal dalam paket wisata juga menjadi perhatian.
Sementara itu, di kawasan Kepulauan Paam, rekomendasi diarahkan pada pemerataan manfaat ekonomi pariwisata, peningkatan kebersihan pantai, penyediaan toilet dan kamar mandi umum, serta pengawasan fasilitas homestay di pulau-pulau kecil. Peningkatan kualitas pelayanan homestay, pemantauan penggunaan tambatan kapal atau mooring buoy di lokasi penyelaman, serta perbaikan akses dan jadwal transportasi juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Mansyur Syahdan berharap hasil kajian tersebut dapat dibahas dan disempurnakan melalui masukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kampung, perwakilan adat, pengelola homestay, operator transportasi laut, pemandu wisata, hingga mitra pembangunan.
Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendorong pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan kelestarian alam, kualitas destinasi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari visi pembangunan daerah, “Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera”.
(MC Raja Ampat/Leo)