Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) periode 2027–2047 untuk memperkuat perlindungan lingkungan, menjaga ekosistem laut, serta mendukung keberlanjutan pariwisata.
Penyusunan rencana jangka panjang tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan RISPS Kabupaten Raja Ampat Tahun 2027–2047 di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Rabu (18/11/2026).
Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan Raja Ampat sebagai kawasan yang dikenal dunia karena kekayaan keanekaragaman hayati lautnya.
Menurut Mansyur, karakteristik geografis Raja Ampat sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang dirancang secara khusus. Jarak antarpulau, keterbatasan armada dan sarana pengangkutan, ketersediaan lahan, serta persebaran permukiman di berbagai distrik dan kampung menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan daerah daratan.
Sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mencemari kawasan pesisir dan laut. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kehidupan masyarakat serta keberlanjutan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah.
Karena itu, RISPS 2027–2047 diharapkan menjadi pedoman jangka panjang yang memuat arah kebijakan, keterpaduan program, sasaran, serta tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah secara terukur.
Mansyur menekankan, penyusunan dokumen tersebut harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, regulasi, pembiayaan, sarana dan prasarana, hingga keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.
Selain memperkuat sistem pengangkutan dan penanganan sampah, pemerintah daerah juga mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan dan pemanfaatan kembali. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah, bukan sekadar mengandalkan pengangkutan dan pembuangan akhir.
Dalam FGD tersebut, pembahasan mencakup analisis data timbulan sampah, kebutuhan sarana dan prasarana, serta strategi pengurangan sampah melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan ekonomi sirkular. Pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA), air lindi, serta penguatan peran pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik dan kampung, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku pariwisata, dunia usaha, serta mitra pembangunan.
Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Kesadaran untuk mengurangi sampah, melakukan pemilahan, dan menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
Melalui penyusunan RISPS 2027–2047, Pemkab Raja Ampat berharap terbangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan guna menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kekayaan laut, serta mewujudkan Raja Ampat yang bersih dan lestari bagi generasi mendatang.
(MC Raja Ampat/Leo)