Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bireuen berikan pendampingan Teknis Sertifikat Elektronik bagi Pegawai RSUD dr. Fauziah.- Foto: Mc.Bireuen
Bireuen, InfoPublik – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Bireuen mendampingi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah dalam mengaktifkan sertifikat elektronik untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen kedinasan.
Pendampingan teknis tersebut berlangsung di Aula RSUD dr. Fauziah, Kamis (5/11/2026), sebagai tindak lanjut atas surat permohonan Direktur RSUD dr. Fauziah Nomor 400.7/2328/2026 tentang penerbitan sertifikat elektronik.
Kegiatan ini bertujuan mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan, sekaligus meningkatkan keamanan, keabsahan, dan efisiensi pengelolaan dokumen administrasi secara elektronik.
Kepala Diskominsa Kabupaten Bireuen, M. Zubair, mengatakan bahwa penerapan sertifikat elektronik menjadi bagian penting dalam modernisasi administrasi perkantoran, terutama untuk memastikan keamanan dan keaslian dokumen resmi.
"Penggunaan sertifikat elektronik bukan sekadar inovasi digital, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjamin keaslian, integritas, dan kerahasiaan dokumen resmi pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat mempercepat proses administrasi dan birokrasi di lingkungan rumah sakit. Selain lebih praktis karena tidak bergantung pada jarak dan waktu, TTE juga memberikan jaminan keabsahan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pendampingan tersebut, pegawai dan pejabat struktural RSUD dr. Fauziah mendapatkan bimbingan teknis mengenai tahapan aktivasi sertifikat elektronik, pengelolaan akun, hingga tata cara membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen kedinasan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen terus mendorong perluasan penggunaan tanda tangan elektronik di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan keamanan dokumen, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.(Mc.Bireuen/Eyv)
