Wakil Bupati Belu, Vicente H Gonsalves, bersama Forkopimda dan 54 Peserta Pejabat Daerah yang dilantik di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua. (foto: MC Belu)
Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendorong 54 pejabat yang baru dilantik meningkatkan integritas, disiplin, dan profesionalisme untuk memperkuat kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, menegaskan hal tersebut saat memimpin pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta kepala puskesmas di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Selasa (27/10/2026).
“Saya berharap agar kepercayaan ini diterima dengan penuh rasa syukur, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pengabdian nyata kepada masyarakat,” ujar Vicente.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dibuktikan melalui hasil kerja dan prestasi nyata, bukan hanya laporan administrasi.
Vicente menyampaikan lima hal yang harus menjadi pedoman bagi para pejabat dalam menjalankan tugas, yakni menjaga integritas dan profesionalisme, meningkatkan disiplin dan kinerja, memperkuat koordinasi dan kerja sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.
Ia meminta para pejabat memberikan teladan melalui sikap dan tindakan, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program kerja yang efektif. Koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat untuk menghindari ego sektoral dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Dalam pelayanan publik, Vicente menekankan pentingnya kemudahan akses, transparansi, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi. Ia mengingatkan agar kewenangan jabatan digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Perhatian khusus diberikan kepada para kepala puskesmas yang turut dilantik. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pelayanan harus didukung tenaga medis yang disiplin dan profesional, ketersediaan obat, serta fasilitas yang memadai.
Ia juga meminta kepala puskesmas lebih proaktif menjalankan pelayanan promotif dan preventif agar upaya menjaga kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika warga sudah sakit.
Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas diharapkan mampu menerjemahkan serta mengawasi pelaksanaan program pimpinan secara efektif sesuai ketentuan hukum. Mereka juga diminta membimbing bawahan secara langsung, bukan sekadar memberikan perintah.
Vicente menegaskan, hasil kerja yang jelas dan terukur akan menjadi tolok ukur evaluasi jabatan ke depan. Seluruh aparatur juga diminta menggunakan anggaran dan fasilitas negara secara efisien serta menghindari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi dalam pelayanan.
“Mari kita buktikan bahwa kepercayaan yang diberikan ini dapat diwujudkan melalui pelayanan yang lebih baik, pemerintahan yang semakin tertib, serta pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Belu,” tutupnya.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu berharap para pejabat dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
