Enam Fokus Pembangunan Jadi Arah Kebijakan APBD Kalbar 2027
APBD Kalbar 2027 Fokus pada Daya Saing Ekonomi, SDM, dan Pemerataan Pembangunan
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengarahkan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk meningkatkan daya saing daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (26/10/2026).
Dalam nota tersebut, pemerintah provinsi menetapkan tema pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027, yaitu Peningkatan Daya Saing Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema itu dijabarkan ke dalam enam fokus pembangunan.
Keenam fokus tersebut meliputi penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah; penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; serta penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
“Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Krisantus.
Ia menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen untuk mendukung pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah dan DPRD.
Krisantus juga menyampaikan bahwa rancangan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah provinsi turut memperhatikan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap pembahasan rancangan APBD dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan DPRD. Anggaran yang disusun, ujarnya, perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pada rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur juga menyampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD terkait persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(wnd/ica)
