Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD Ainun Habibie, termasuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian pembangunan gedung rumah sakit beserta fasilitas penunjangnya perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan rumah sakit tersebut sangat strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan dan sistem rujukan di Provinsi Gorontalo.
"Penyelesaian pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas," kata Anas Jusuf saat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (29/10/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan bertukar informasi mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, serta optimalisasi pengelolaan rumah sakit daerah.
Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo didampingi sejumlah anggota DPRD, di antaranya H. Sun Biki, Anas Jusuf, Hais Ayuwa, Siti Nurain Sompie, dan Ramdan Liputo. Rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada strategi pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan penyelesaian pembangunan gedung RSUD dr. Hasri Ainun Habibie di Provinsi Gorontalo yang terdiri atas lima lantai. Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan tersebut, penyelesaian pembangunan rumah sakit masih membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar.
RSUD Ainun Habibie diharapkan mampu memperluas cakupan layanan kesehatan, meningkatkan kapasitas penanganan pasien, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di luar daerah. Dengan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan yang memadai, rumah sakit tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu fasilitas rujukan yang semakin diandalkan masyarakat Gorontalo.
Anas Jusuf juga menilai bahwa upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pemutakhiran data kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi langkah penting agar kebutuhan daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan nasional.
Selain pembangunan fisik, pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan juga menjadi perhatian penting. Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah pengadaan mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk mendukung pelayanan diagnostik dan penanganan pasien.
Ketersediaan fasilitas MRI dinilai penting agar masyarakat Gorontalo memperoleh akses pemeriksaan yang lebih memadai tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa fasilitas MRI di RSUD Aloei Saboe saat ini mengalami kerusakan sehingga kebutuhan layanan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah pusat, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara turut berbagi pengalaman mengenai pentingnya pemutakhiran data kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan.
Pengisian data secara berkala dinilai penting agar pemerintah pusat memperoleh gambaran terkini mengenai kebutuhan fasilitas kesehatan di daerah. Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun perencanaan dan mengusulkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan rumah sakit maupun dinas kesehatan.
Selain itu, koordinasi dan penyampaian aspirasi kepada Kementerian Kesehatan juga perlu terus dilakukan, baik melalui pemerintah daerah maupun melalui jalur aspirasi DPRD, guna memperjuangkan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan.
Pembahasan berikutnya menyangkut optimalisasi pendapatan rumah sakit melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam pertemuan tersebut, dibagikan pengalaman pengelolaan rumah sakit daerah di Bolaang Mongondow yang disebut mampu membukukan pendapatan sekitar Rp98 miliar per tahun.
Sementara itu, pendapatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie saat ini berada pada kisaran Rp40 miliar lebih per tahun. Kondisi tersebut dinilai masih memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan fasilitas, peningkatan kapasitas layanan, serta pengelolaan rumah sakit yang lebih efektif dan profesional.
Anas Jusuf menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan rumah sakit melalui pola BLUD. Dengan pengelolaan yang efektif dan profesional, rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus memperkuat kemampuan keuangan untuk mendukung keberlanjutan layanan kesehatan.
Penyelesaian pembangunan gedung lima lantai dan pemenuhan alat kesehatan diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan serta membuka peluang peningkatan kapasitas dan kelas rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada muaranya, penyelesaian pembangunan gedung RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dan pemenuhan fasilitas alat kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperkuat sistem rujukan di Provinsi Gorontalo, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo dari sektor kesehatan. Melalui pengembangan fasilitas, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan rumah sakit secara profesional, keberadaan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan kemandirian keuangan daerah.
Dukungan pemerintah provinsi bersama DPRD menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas kesehatan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Sinergi kedua pihak diperlukan agar kebutuhan anggaran dapat diperjuangkan secara terarah, sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Gorontalo yang, berdasarkan informasi dalam pertemuan, termasuk dalam lima besar secara nasional.
Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus memperkuat program promotif dan preventif serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan memperoleh referensi dan masukan yang dapat ditindaklanjuti dalam memperjuangkan dukungan anggaran, mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, memenuhi kebutuhan alat kesehatan, serta meningkatkan tata kelola rumah sakit daerah.
DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar percepatan pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan daerah. Penyelesaian gedung, kelengkapan alat kesehatan, dan penguatan manajemen rumah sakit diharapkan berjalan beriringan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem rujukan, dan membuka peluang peningkatan PAD Provinsi Gorontalo dari sektor kesehatan.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang profesional, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. (mcgorontaloprov/ppid)
