Pontianak, InfoPublik — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kualitas, memperluas pasar, serta mengembangkan skala usaha.
Dorongan itu disampaikan dalam Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkai dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura, di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).
Gubernur Norsan mengatakan penguatan kewirausahaan dapat membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja. Menurut data yang ia sampaikan, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026, sementara tingkat kemiskinan tercatat 5,78 persen pada Maret 2026. Namun, sekitar 132 ribu warga masih menganggur dan lebih dari 99 persen dari 338 ribu UMKM yang terdata merupakan usaha mikro.
“Pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya,” kata Norsan.
Ia menyebut pengembangan potensi daerah—seperti kopi liberika, kakao, tengkawang, madu, karet, dan perikanan, perlu diarahkan pada pengolahan, peningkatan mutu, inovasi produk, dan perluasan pemasaran. Gubernur juga mendorong koperasi yang telah berbadan hukum agar dikelola secara aktif dan produktif. Sebanyak 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat telah berbadan hukum, menurut data yang disampaikan dalam sambutannya.
Gubernur Norsan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha. Ia juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar dukungan bagi UMKM mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta pemasaran.
Ia berharap Bursa Wirausaha Unggulan menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk bertukar pengalaman, membangun kemitraan, dan memperluas jaringan pasar. Pelaku UMKM juga didorong menjaga mutu produk, melengkapi legalitas dan sertifikasi, serta memanfaatkan pasar digital.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, yang turut hadir, menyatakan pemerintah pusat mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan daerah. Ia menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, juga dapat menggerakkan ekonomi riil dan membuka peluang pasar bagi UMKM di tengah pengetatan anggaran infrastruktur.
Pada akhir acara, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian UMKM dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Barat tentang dukungan terhadap implementasi program SAPA UMKM dalam rangka penguatan ekosistem layanan terpadu bagi UMKM untuk mendukung kemudahan program UMKM di wilayah tersebut. Diharapkan kerja sama tersebut memperkuat ekosistem usaha dan mendorong UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.(rfa/ica)