Pemerintah Kabupaten Sleman merancang skema pembangunan berbasis skala prioritas untuk mengurai permasalahan infrastruktur ekonomi di kawasan perdesaan.
SLEMAN, InfoPublik - Euforia peresmian ruas Jalan Serut–Krikilan di Kapanewon Berbah berlanjut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman, Selasa (20/10/2026).
Momentum ini dimanfaatkan masyarakat Kalurahan Tegaltirto untuk menagih komitmen pemerintah daerah terkait perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi dan ekologi perdesaan.
Penjabat Lurah Tegaltirto, Syukri Tanjung, menyoroti kerusakan parah pada saluran air primer Bendung Kali Kuning di Padukuhan Blendangan yang memicu penurunan debit air hingga 50 persen.
Kondisi krisis pengairan ini secara langsung mengancam keberlangsungan produksi lahan pertanian seluas lebih dari 50 hektare di wilayah tersebut.
Tingginya risiko kecelakaan pascapengaspalan jalan baru turut mendorong warga mendesak pemasangan pita penggaduh (speed bump) guna mengamankan aktivitas sekolah di sekitar kawasan.
Selain itu, masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali sentra produksi kacang mete yang sempat menjadi urat nadi perekonomian Padukuhan Krikilan pada masa lampau.
Turbulensi tata kelola lingkungan pascapenutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tak luput membebani kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga.
Ketiadaan pendampingan teknis secara kontinu membuat operasional armada bantuan pengangkut limbah dari dinas terkait belum mampu mengurai krisis kebersihan secara optimal.
Merespons rentetan keluhan akar rumput tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, langsung menginstruksikan jajaran dinas teknis untuk mengeksekusi peninjauan faktual di lapangan.
"Meski disadari bahwa di tiap kabupaten dilakukan efisiensi, namun Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas," urai Harda menegaskan komitmen akuntabilitas penganggarannya.
Terkait persoalan tata kelola limbah, pemerintah provinsi kini tengah merampungkan skema pengolahan sampah menjadi energi listrik terpadu yang diproyeksikan baru akan beroperasi penuh pada 2028.
"Harapannya ketika pabrik pengelolaan sampah menjadi energi sudah berjalan normal, masalah sampah bisa terkondisikan secara maksimal," ungkapnya meredam kekhawatiran warga.
Keterbukaan saluran komunikasi antara kepala daerah dan warga ini diharapkan mampu menekan kesenjangan kebijakan di tingkat tapak.
Penyelesaian masalah secara partisipatif diyakini akan mempercepat perwujudan ketahanan pangan dan kelestarian ekologi di Kabupaten Sleman. (MC Kab. Sleman/Kusnadi)
