Pemprov Kalbar Bahas Kendala Distribusi BBM Bersubsidi dan Pemadaman Listrik Bergilir
Pontianak, InfoPublik – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pertamina, PLN, dan perangkat daerah terkait untuk mencari solusi atas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, serta pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada masyarakat.
Rapat berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (21/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sales Area Manager Pertamina Kalbar, General Manager (GM) PLN Wilayah Kalimantan Barat, GM PT AKR, Plt. Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Kalbar, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar.
Usai rapat, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan merumuskan langkah konkret untuk mengatasi kendala distribusi BBM di wilayah pedalaman dan pesisir, sekaligus membahas penanganan pemadaman listrik bergilir yang saat ini dirasakan masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pertamina terus mengupayakan solusi agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi. Aspirasi masyarakat, termasuk nelayan di sejumlah wilayah pesisir, juga menjadi perhatian dalam upaya memperbaiki kelancaran distribusi.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” ungkap Gubernur Kalbar.
Ia meminta seluruh instansi terkait bersama BUMN sektor energi memperkuat koordinasi dan pengawasan serta mempercepat pelaksanaan langkah-langkah penanganan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
Menanggapi persoalan distribusi BBM, Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke sejumlah wilayah pedalaman, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, Landak, dan sekitarnya, menghadapi tantangan geografis serta kendala transportasi akibat kondisi muka air Sungai Kapuas yang sempat surut.
“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.
Untuk memperkuat distribusi melalui jalur darat, Pertamina juga menambah sekitar 27 unit mobil tangki serta menyediakan sejumlah area istirahat bagi awak mobil tangki.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pengiriman BBM, termasuk ke wilayah yang memiliki jarak tempuh jauh dari Pontianak, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Sementara itu, GM PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan mayor (major overhaul) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.
Menurut Maria Goreti, pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 54 hari. Selama proses pemeliharaan, sistem kelistrikan mengalami keterbatasan daya sehingga diperlukan pengaturan pasokan untuk menjaga keandalan sistem.
PLN berupaya meminimalkan dampak terhadap masyarakat dengan mengatur pelaksanaan pemadaman pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi yang terdampak ditargetkan maksimal dua jam.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelas GM PLN Kalbar.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pertamina dan PLN untuk terus memperkuat langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap berbagai upaya tersebut dapat membantu menjaga kelancaran pasokan BBM dan meningkatkan keandalan layanan listrik, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas sosial maupun ekonomi dapat berjalan dengan baik.(rfa/irm)
