Dialog di Radio RH dan program Tamu Kita RRI Pro 1 Gorontalo bersama perwakilan Bappenas dan Program SKALA. (dok PPID)
Kota Gorontalo, Infopublik – Kenaikan paras muka air laut (sea level rise) menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir, termasuk bagi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Mengantisipasi dampak tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mendorong agar risiko kenaikan muka air laut mulai diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan.
Pandangan tersebut disampaikan Aryanto saat menjadi narasumber dalam dialog di Radio RH dan program Tamu Kita RRI Pro 1 Gorontalo bersama perwakilan Bappenas dan Program SKALA.
Menurut Aryanto, kenaikan muka air laut merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diantisipasi sejak dini. Dampaknya tidak hanya mengancam permukiman dan infrastruktur pesisir, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
“Persoalan kenaikan muka air laut tidak bisa kita abaikan. Kita perlu mengetahui wilayah mana yang berpotensi terdampak agar langkah mitigasi dan adaptasi dapat disiapkan sejak awal,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).
Ia menilai, pemanfaatan data dan pemetaan risiko menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui dukungan instrumen perencanaan berbasis data, seperti SEPAKAT yang dikembangkan Bappenas, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah rentan sebagai dasar penyusunan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bagi sektor kelautan dan perikanan, Aryanto menegaskan bahwa risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan berbagai program, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan budidaya laut dan air payau, hingga pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.
Menurutnya, pembangunan di kawasan pesisir perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, potensi perubahan garis pantai, serta kerentanan terhadap banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga pada ketahanan kawasan dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.
Aryanto juga menekankan pentingnya pendekatan integrated coastal management atau pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang didukung co-management melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kesadaran terhadap risiko hari ini akan membantu kita mengurangi potensi bencana dan kerugian di masa depan. Karena itu, aspek perubahan iklim perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan,” tegasnya. (mcgorontaloprov/yanto)
