Punya Tunggakan PBB-P2? pemkab Bojonegoro Bebaskan Denda sampai 20 Oktober 2026
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan pembebasan denda bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2013–2025 hingga 20 Oktober 2026.
Program tersebut diberikan bertepatan dengan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 dan dapat dimanfaatkan seluruh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dalam periode tersebut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari, mengatakan program pembebasan denda telah dimanfaatkan masyarakat sejak diberlakukan.
“Terhitung sejak 1 Agustus sampai 28 September 2026, sudah sebanyak 1.922 SPPT terbayar dengan total tagihan Rp181,016 juta,” ujar Yusnita di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (1/10/2026).
Masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Pembayaran tunggakan PBB-P2 dapat dilakukan melalui sejumlah kanal, antara lain Bank Jatim, BNI, Kantor Pos, Alfamart, Blibli, GoPay, Tokopedia, Shopee, DANA, OVO, dan QRIS.
Yusnita menjelaskan, berdasarkan data Bapenda, total tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 per 1 Januari 2026 tercatat sebesar Rp9,343 miliar.
Hingga 28 September 2026, tunggakan yang telah dibayarkan mencapai Rp1,074 miliar. Bapenda mencatat masih terdapat sisa tunggakan sekitar Rp8,268 miliar.
Program pembebasan denda tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa tambahan beban denda sekaligus mengurangi tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bojonegoro.
Bapenda mengimbau wajib pajak yang masih memiliki tunggakan memanfaatkan program tersebut sebelum masa pembebasan denda berakhir pada 20 Oktober 2026.
“Mari bersama berpartisipasi dan bergotong royong untuk membangun Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan,” pungkas Yusnita.
[zul/nn]
