Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail didampingi Wagub Idah Syahidah Rusli Habibie dan Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro memimpin Rapat Evaluasi BSPS dan Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Gubernuran, Kamis (1/10/2026). (Foto : Valen)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong percepatan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka sekaligus memimpin Rapat Evaluasi BSPS dan Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2026 di Ruang Dulohupa, Gubernuran Gorontalo, Kamis (1/10/2026).
Dari total 4.286 unit yang menjadi sasaran tahun 2026, pemerintah terus mengejar penyelesaian pembangunan hingga akhir Desember. Gusnar menegaskan, evaluasi BSPS penting dilakukan untuk memastikan program bedah rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
“Yang pertama adalah menyangkut pelaksanaan BSPS, istilah sehari-harinya adalah bedah rumah. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” ujar Gusnar.
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Elvira Rizkiah Monayo menjelaskan, dari 4.286 unit BSPS, sebanyak 3.084 unit atau 70,49 persen telah dicairkan. Capaian tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan progres keuangan BSPS tertinggi secara nasional.
Menurut Elvira, salah satu kendala di lapangan adalah keterbatasan produksi batako akibat sulitnya memperoleh bahan baku pasir selama musim kemarau. Dengan kebutuhan sekitar 1.400 batako untuk satu rumah, total kebutuhan 4.286 unit mencapai sekitar 5,9 juta batako.
“Memang saat ini kami terkendala batako karena bahan bakunya sulit didapat. Kami optimistis di akhir Desember semuanya bisa selesai, tetapi membutuhkan dukungan seluruh stakeholder sampai ke pemerintah desa dan kelurahan,” jelas Elvira.
Untuk mempercepat sekaligus memperkuat pengawasan, pemerintah juga mendapat tambahan anggaran untuk merekrut tenaga fasilitator atau pendamping masyarakat. Setiap pendamping akan mengawasi sekitar 30 unit rumah.
Selain evaluasi BSPS, KPP di Gorontalo juga turut didorong dengan melibatkan perbankan dan asosiasi pengusaha. Program pemerintah ini diperuntukan mendukung UMKM di sektor perumahan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan.
Dari sisi penyediaan, pembiayaan dapat dimanfaatkan pengembang, kontraktor, dan toko bangunan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, serta biaya konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, KPP membantu pelaku UMKM membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.
Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro, serta diikuti secara virtual Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kreshnariza Harahap. (mcgoorntaloprov/mila)
