Evaluasi CFD Sidoarjo, Bupati Minta Pungutan Pedagang Diturunkan
Bupati Sidoarjo Subandi saat Evaluasi CFD
Surabaya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) bagi pelaku UMKM. Dalam evaluasi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta pungutan pedagang diturunkan dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu setiap kali berjualan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).
Subandi mengatakan, penurunan pungutan tersebut diperlukan agar penataan CFD tetap memberikan ruang bagi masyarakat dan pedagang tanpa membebani pelaku usaha. “Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Bupati Subandi.
Dari usulan pungutan Rp5 ribu tersebut, sebesar Rp2 ribu diarahkan untuk paguyuban pedagang, sedangkan Rp3 ribu untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD. Subandi menegaskan, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis sehingga pungutan kepada pedagang perlu dibuat proporsional. “Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” tegasnya.
Menurut Subandi, pungutan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa membebani pedagang.
Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan, pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan CFD, di antaranya kebersihan, penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang mengalami sakit maupun meninggal dunia.
Selain persoalan pungutan, paguyuban juga menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan usaha pedagang saat CFD dihentikan sementara selama Ramadan. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, kondisi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai saat berjualan di kawasan CFD Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.
Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi CFD. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebutkan jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang, sedangkan jumlah personel yang menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 orang.
Para petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan sekitarnya. Untuk mendukung penanganan sampah, DLHK Sidoarjo juga menyiapkan empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD. “Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp5 ribu dengan penangan sampah yang sudah diolah,” tambahnya.
Arif juga mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melakukan pembatasan jumlah pedagang. Menurutnya, banyaknya jumlah pedagang turut menambah potensi kerusakan fasilitas umum, termasuk tanaman. “Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” ucapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, total biaya kerusakan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median Jalan Gubernur Suryo sebesar Rp8,1 juta. Selain itu, fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan dan kelebihan beban penggunaan atau overload.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo menata pelaksanaan CFD agar tetap memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM, sekaligus memperhatikan pengelolaan sampah serta penggunaan fasilitas umum. (MC Prov Jatim /byu-hjr)
