Pj. Sekda Kabupaten Rote Ndao Daniel W. Nalle, S.Pt (kedua dari kiri) menyampaikan sambutan membuka FGD dan Konsultasi Publik I RDTR Kawasan Nemberala.
Rote Ndao, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Nemberala. Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi landasan penataan ruang sekaligus memperkuat kepastian pertanahan dan investasi di kawasan tersebut.
Proses penyusunan RDTR dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik I yang melibatkan lintas sektor serta perangkat daerah terkait. Kegiatan dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Daniel W. Nalle, Kamis (1/10/2025), dengan melibatkan jajaran Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.
Forum tersebut tidak hanya membahas aspek teknis tata ruang, tetapi juga menjadi ruang untuk menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap isu strategis kawasan. Masukan itu akan digunakan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari proses penyusunan RDTR Kawasan Nemberala.
Daniel W. Nalle mengatakan, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memastikan dokumen RDTR yang disusun dapat menjawab kebutuhan pengembangan kawasan sekaligus tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II beserta jajaran, serta seluruh peserta atas partisipasi dalam kegiatan ini,” ujar Daniel.
Menurutnya, RDTR memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara lebih terencana. Keberadaan dokumen tersebut juga berkaitan dengan kepastian pertanahan, kemudahan investasi, serta pengembangan aktivitas ekonomi daerah.
Karena itu, Pemkab Rote Ndao mendorong agar penyusunan RDTR Kawasan Nemberala dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan masukan lintas sektor, kondisi lingkungan, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Penyusunan RDTR diharapkan memberikan kejelasan mengenai arah pemanfaatan ruang sehingga pengembangan kawasan dapat berlangsung lebih terarah. Kepastian tata ruang juga menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih jelas bagi pelaku usaha.
Dukungan Kementerian ATR/BPN dan partisipasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian dokumen. Pemkab Rote Ndao berharap seluruh tahapan penyusunan dapat berjalan sesuai ketentuan hingga RDTR Kawasan Nemberala siap ditetapkan.
Dengan adanya RDTR yang disusun melalui proses teknis dan konsultasi publik, pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih jelas untuk mengarahkan pembangunan kawasan, menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan karakter wilayah Nemberala.
*MC Kab Rote Ndao
