Hulu Sungai Utara, InfoPublik — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Sahrujani, menegaskan HSU memiliki kekayaan potensi khas sistem rawa, kawasan perhutanan sosial, kerajinan, pertanian, hingga wisata yang menjadi modal utama pembangunan.
Namun, masih terdapat tantangan terkait kelembagaan, kapasitas SDM, teknologi produksi, akses pasar, infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan bupati, saat membuka secara resmi Forum Diskusi Terarah (FGD) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) sekaligus Rencana Aksi Draf Pengembangan Wilayah Terpadu atau Integrated Area Development (IAD) Kabupaten HSU yang berlangsung di Mess Negara Dipa, Kamis (1/10/2026).
"Persoalan ini harus dijawab dengan semangat Bangkit. Potensi yang ada tidak boleh berhenti sekadar sebagai potensi, melainkan harus bangkit menjadi kekuatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar bupati.
Oleh karena itu, dokumen IAD diharapkan benar-benar terintegrasi dengan perencanaan daerah, diterjemahkan ke dalam program kerja perangkat daerah, serta memperkuat potensi unggulan daerah.
Bupati mengharapkan, hasil dokumen itu nantinya menjadi panduan strategis pembangunan terpadu lintas sektor di Hulu Sungai Utara.
Selain itu, juga dapat membangun rantai nilai ekonomi perikanan dan produk kerajinan, sehingga tidak hanya dijual sebagai bahan mentah peningkatan kualitas produk dan kemasan agar dapat menjangkau pasar lebih luas.
"Draf IAD ini tidak boleh hanya bagus di atas kertas, melainkan harus hidup di lapangan dan dirasakan manfaatnya. Kita ingin membangun ekosistem yang utuh: sumber daya alam yang lestari, masyarakat yang kuat, kelembagaan yang kokoh, usaha bernilai tambah, iklim terbuka bagi investasi, serta peningkatan pendapatan berkelanjutan. Semua ini untuk memberi manfaat nyata bagi pembangunan HSU hingga 2026 dan 2030," tegas Bupati Sahrujani.
Seiring dengan itu, Kepala Bappeda provinsi Kalsel melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Annisa Murni menyebut tujuan strategis IAD Perhutanan Sosial diantaranya Mendorong pengelolaan hutan lestari, pemulihan ekosistem, kawasan penyangga, dan perlindungan lingkungan melalui ekonomi hijau.
"Menyatukan program ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur dalam satu bentang alam serta menyelaraskannya dengan RPJMD dan rencana pembangunan daerah hingga Memperkuat akses kelola masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat serta membantu mengatasi ketimpangan hak dan penggunaan lahan," katanya.
(MC HSU/Wahyu/ Febri)
Editor: Dedi