Sekretaris Daerah (Sekda) Sergai Suwanto Nasution di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (28/9/2026)/ (MC Sergai).
Sei Rampah, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan proses pengadaan berjalan tertib, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sergai tersebut dibuka Bupati Sergai H. Darma Wijaya yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sergai Suwanto Nasution di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (28/9/2026).
Suwanto mengatakan monitoring dan evaluasi menjadi sarana memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran.
Menurut dia, pemantauan berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala sejak dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Sergai Arie Fadli Utami mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung pengadaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Selain melalui mekanisme monitoring secara berkala, Pemkab Sergai juga memanfaatkan SIP-MONEV Kabupaten Sergai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. SIP-MONEV atau Sistem Informasi Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi merupakan aplikasi internal yang digunakan untuk memantau, melaporkan, dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program kerja serta serapan anggaran pada setiap instansi,” kata dia.
Arie menjelaskan, melalui SIP-MONEV, setiap OPD dapat menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan. Data tersebut menjadi bahan pemantauan perkembangan pekerjaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Dengan pemanfaatan sistem informasi tersebut, monitoring pelaksanaan program dan pengadaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan terdokumentasi. Informasi yang tersedia juga dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan perhatian,” ujar dia.
Rapat tersebut dihadiri para kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan.
(MC Sergai)
_thumb.jpeg)
