Pemerintah Kalurahan Margorejo, Sleman, memantapkan pola kerja pemerintahan berbasis hasil melalui penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan, Rabu (23/9/2026).
SLEMAN, InfoPublik – Paradigma tata kelola pemerintahan kalurahan kini dituntut untuk berubah secara fundamental. Keberhasilan suatu program tidak lagi sekadar diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran maupun tuntasnya kelengkapan administrasi, melainkan dari sejauh mana sebuah kegiatan memiliki sasaran, indikator, dan hasil nyata yang berdampak pada perubahan hidup masyarakat.
Pola kerja pemerintahan yang sepenuhnya berbasis hasil ini mulai diperkuat oleh Pemerintah Kalurahan Margorejo, Tempel, Sleman. Langkah tersebut diwujudkan melalui agenda penyusunan dokumen kinerja Lurah berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan (SAKIPKal).
Proses ini dibedah secara komprehensif dalam rapat koordinasi internal yang melibatkan seluruh jajaran pamong, mulai dari kepala seksi, kepala urusan, dukuh, hingga staf, Rabu (23/9/2026).
Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, menjelaskan, penerapan SAKIPKal merupakan instrumen krusial untuk memastikan perencanaan dan eksekusi pembangunan berjalan searah.
Ia menegaskan, SAKIPKal bukanlah sekadar rutinitas birokrasi untuk menambah tumpukan dokumen administrasi, melainkan sebuah sistem yang memaksa setiap program memiliki sasaran terukur dan manfaat yang jelas bagi warga desa.
Secara yuridis, implementasi tata kelola ini mengacu langsung pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025. Dalam kerangka regulasi tersebut, terdapat empat sasaran utama kinerja Lurah yang wajib dikejar.
Keempat sasaran tersebut meliputi upaya masif menurunkan jumlah kepala keluarga miskin, menekan prevalensi angka anak stunting, menggenjot Pendapatan Asli Kalurahan, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan publik.
Melalui keempat pilar tersebut, intervensi anggaran akan dialokasikan secara spesifik. Dana penanganan kemiskinan dan intervensi kesehatan difokuskan langsung pada penurunan populasi warga miskin dan stunting.
Sementara itu, pengelolaan aset dan potensi ekonomi difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal kalurahan, dibarengi dengan evaluasi ketat terhadap kualitas layanan masyarakat yang diberikan di balai kalurahan.
Lebih lanjut, Ariyanto menekankan, target kinerja ini harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif. Keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan hanya menjadi beban di pundak Lurah, melainkan menjadi tugas seluruh perangkat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Dengan pendekatan SAKIPKal, akuntabilitas pemerintahan akan mencakup siklus penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga tindak lanjut perbaikan, sehingga orientasi akhirnya benar-benar berfokus pada manfaat riil di masyarakat. (MC Kab. Sleman / KIM Tempel / SBD)
