Optimalisasi implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pemerintah kampung, kader, serta lintas sektor, di Megaria, Merauke, Rabu (23/9/2026). Foto: McMrk/Get
Merauke, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Kesehatan mendorong optimalisasi implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pemerintah kampung, kader, serta lintas sektor.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan optimalisasi implementasi ILP yang melibatkan ketua kader se-Distrik Semangga, kader Pustu, serta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, di Megaria, Rabu (23/9/2026).
Menurut ketua panitia, Magdalena, transformasi sistem kesehatan telah digulirkan Kementerian Kesehatan sejak 2022 untuk memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan.
Transformasi tersebut mencakup enam pilar, dengan transformasi pelayanan kesehatan primer sebagai pilar pertama.
Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi serta pemanfaatan teknologi.
Konsep ILP kemudian diterapkan hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan melalui penguatan keberadaan Pustu sebagai jaringan puskesmas.
Pustu memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Selain memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif, Pustu juga berperan dalam mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader.
“Keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa atau kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan serta pemantauan wilayah secara optimal dan lebih mudah diakses masyarakat,” katanya.
Konsep ILP telah diuji coba oleh Kementerian Kesehatan pada 2022 dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hasil uji coba menunjukkan bahwa peran dan komitmen pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ILP.
Penerapan Posyandu Prima juga mendorong peningkatan komitmen pemerintah desa dan kepala kampung dalam memperhatikan serta menangani persoalan kesehatan di wilayahnya. Pelaksanaan Posyandu menjadi lebih terintegrasi berdasarkan siklus hidup, sementara hampir 90 persen rumah tangga di wilayah uji coba telah mendapatkan kunjungan kader.
Secara nasional, scale up ILP dilaksanakan secara bertahap pada 2024 hingga 2026 di 40 kabupaten/kota dengan dukungan pendanaan Global Fund. Sebanyak 15 kabupaten/kota mendapat dukungan pada 2024, 15 kabupaten/kota pada 2025, dan 10 kabupaten/kota pada 2026.
Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan tersebut. Pada 2026, implementasi ILP dengan dukungan Global Fund dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kuprik sebagai lokus, dengan melibatkan 10 Posyandu.
Periode Januari hingga Agustus 2026, pelaksanaan ILP di lokus tersebut telah berjalan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.
Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara puskesmas, Pustu, Posyandu, pemerintah kampung, lintas program dan lintas sektor untuk mengevaluasi pelaksanaan ILP, mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan di lapangan, sekaligus mengoptimalkan dukungan yang tersedia.
Melalui rapat koordinasi lintas sektor, diharapkan dapat disusun langkah tindak lanjut bersama yang lebih terarah dan berkesinambungan untuk memperkuat implementasi ILP di Kabupaten Merauke, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kuprik.
Selain koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kader juga menjadi perhatian. Dukungan Global Fund untuk lokus ILP 2026 baru berjalan pada April 2026 sehingga diperlukan peningkatan kapasitas kader dan pengelola Posyandu.
Sebanyak 63 kader yang tersebar di 10 Posyandu lokus Puskesmas Kuprik menjadi sasaran penguatan kapasitas tersebut.
Kegiatan orientasi peningkatan kapasitas kader dan pengelolaan Posyandu dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kader dalam mendukung penyelenggaraan Posyandu yang terintegrasi sesuai konsep ILP.
Dengan penguatan tersebut, kader diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup secara lebih terintegrasi, efektif dan berkualitas di tingkat masyarakat.
Optimalisasi ILP di tingkat kampung diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengenali dan menangani persoalan kesehatan sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Neville mengatakan, Kementerian Kesehatan sejak 2022 telah menjalankan transformasi kesehatan, salah satunya melalui kebijakan Integrasi Layanan Primer.
Konsep tersebut mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan masyarakat yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
“Kalau Posyandu itu ada Posyandu bayi, balita, ibu hamil sendiri, kemudian lansia sendiri, dan dulu itu mungkin sendiri-sendiri jalannya. Tapi dengan konsep sekarang, integrasi layanan primer yang sejalan juga dengan efisiensi, maka semua jadi satu,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan ILP membutuhkan dukungan kuat dari berbagai pihak di tingkat distrik dan kampung, termasuk kepala distrik, kepala kampung serta kader Posyandu.
“Ini butuh dukungan yang sangat kuat dari aparat kampung, kepala distrik, para kepala kampung dan juga kader-kader Posyandu. Karena tanpa itu, ini tidak bisa berjalan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kehadiran para kepala kampung dan ketua kader dalam kegiatan tersebut. Distrik Semangga dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang lebih dahulu menjalankan konsep integrasi layanan primer dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi distrik lainnya di Kabupaten Merauke.
“Untuk konsep integrasi layanan primer sekarang ini, yang lebih dulu jalan dan nanti kita harapkan menjadi contoh untuk yang lainnya di Kabupaten Merauke adalah dari Distrik Semangga,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus dimulai dari tingkat kampung. Menurutnya, terwujudnya Indonesia Sehat harus diawali dari kampung yang sehat, kemudian kabupaten sehat dan provinsi sehat.
“Saya selalu sampaikan bahwa Indonesia tidak bisa sehat atau Indonesia Sehat itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada provinsi sehat, tidak ada kabupaten sehat, tidak ada kampung sehat. Harus dimulai dulu dari kampung,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak mengubah paradigma pelayanan kesehatan, dari yang sebelumnya lebih berfokus pada pengobatan orang sakit menjadi upaya menjaga masyarakat agar tetap sehat.
“Kalau kita dulu misalnya fokus kepada melayani orang sakit, tapi sekarang bagaimana untuk menjaga supaya orang tetap sehat. Itu lebih penting. Karena kalau sudah sakit itu biayanya juga mahal. Tapi bagaimana menjaga orang tetap sehat, itu murah, tetapi lebih efektif,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kebersamaan dan komitmen seluruh pihak dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Merauke.
“Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam membangun kebersamaan, komitmen kita untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Merauke yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.(McMrk/Get/Ngr)
