Foto bersama para peserta Bimbingan Teknis Kader Posyandu dalam Implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan mengatakan Posyandu tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu masyarakat yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
Pelayanan dasar itu melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
“Posyandu memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Posyandu tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu masyarakat yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar melalui 6 SPM,” kata Nani Mokodongan pada Bimbingan Teknis Kader Posyandu dalam Implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa, Senin (21/9/2026).
Bimtek yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Kader Posyandu sebagai Penggerak Pelayanan Terpadu dalam Mendukung Pemenuhan 6 SPM di Desa” tersebut diikuti sebanyak 60 peserta, yang terdiri atas kader Posyandu 6 SPM dari 5 desa pilot project, kepala desa, Ketua TP Posyandu Desa, unsur Dinas PMD kabupaten, narasumber, moderator, panitia, serta unsur pendukung lainnya.
Nani Ismail Mokodongan didampingi Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo selaku Sekretaris TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman.
"Posyandu memiliki posisi strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Nani Mokodongan
Nani menekankan, implementasi 6 SPM melalui Posyandu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kader Posyandu, TP Posyandu Desa, pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten dan provinsi, hingga masyarakat.
Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa kader merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Kader berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelayanan Posyandu, mendengarkan kebutuhan, menemukan berbagai permasalahan pelayanan dasar, serta membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Saya berharap kegiatan hari ini tidak hanya menghasilkan tambahan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan keterampilan yang dapat langsung diterapkan oleh para kader di desa masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa dan Ketua TP Posyandu Desa yang hadir. Dukungan pemerintah desa dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan pelayanan dasar yang ditemukan melalui Posyandu dapat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Bimtek tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga diarahkan pada praktik teknis pelaksanaan 6 SPM pada enam meja pelayanan Posyandu.
Para peserta nantinya akan mendapatkan pendampingan dari 6 Pimpinan OPD pengampu layanan SPM sebagai pelatih. Melalui sesi praktik tersebut, kader diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, serta mencoba secara langsung mekanisme pelayanan yang dapat diterapkan di desa.
Pendekatan tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih konkret kepada kader mengenai apa yang harus dilakukan ketika Posyandu 6 SPM dilaksanakan, termasuk bagaimana mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan perangkat daerah terkait.
Sementara itu Kepala Dinas PPPA-PMD menyampaikan bahwa “Bimtek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan Posyandu di desa. Kita ingin kader tidak hanya memahami pelaksanaan kegiatan Posyandu, tetapi juga mampu mengenali kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan menghubungkannya dengan enam bidang SPM yang menjadi tanggung jawab lintas sektor.”
Menurut Yana, transformasi Posyandu menjadi wadah pelayanan terpadu membutuhkan kader yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang semakin kuat. Karena itu, penguatan kapasitas kader harus berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan, dukungan pemerintah desa, serta koordinasi dengan perangkat daerah pengampu masing-masing bidang SPM.
“Posyandu tidak lagi hanya berbicara tentang pelayanan kesehatan. Di dalamnya ada kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Karena itu, kader harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan tersebut dan memastikan informasi maupun permasalahan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.”
Ia menegaskan bahwa lima desa pilot project menjadi bagian penting dari proses pembelajaran implementasi Posyandu 6 SPM di Provinsi Gorontalo.
“Lima desa pilot project ini kita jadikan ruang belajar bersama. Kita ingin melihat bagaimana konsep Posyandu 6 SPM diterapkan secara nyata di tingkat desa, apa yang sudah berjalan, apa yang masih perlu diperkuat, dan bagaimana kita membangun model pelayanan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.”
Yana juga menekankan pentingnya kolaborasi antara TP Posyandu, pemerintah desa, kader, perangkat daerah pengampu SPM, serta masyarakat.
“Keberhasilan implementasi 6 SPM melalui Posyandu tidak mungkin dicapai oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, OPD pengampu, TP Posyandu dan kader. Yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Menurutnya, Bimtek juga harus menghasilkan perubahan dalam praktik pelayanan, bukan sekadar peningkatan pengetahuan.
“Kita berharap setelah mengikuti Bimtek ini, kader pulang ke desa dengan membawa pengetahuan, keterampilan dan rencana tindak lanjut yang jelas. Jadi, hasil Bimtek tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi diterapkan dalam pelayanan Posyandu dan menjadi bagian dari penguatan pelayanan dasar di masing-masing desa.”
Yana menambahkan, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo sebagai Sekretariat TP Posyandu Provinsi akan terus mendorong koordinasi dan pembinaan agar implementasi 6 SPM melalui Posyandu dapat berjalan secara terintegrasi.
“Kita ingin membangun Posyandu yang kuat secara kelembagaan, meningkat kualitas pelayanannya, dan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Dengan kader yang semakin kuat dan dukungan lintas sektor yang semakin solid, Posyandu diharapkan benar-benar menjadi penggerak pelayanan terpadu di desa
Pelaksanaan Bimtek ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara TP Posyandu Provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perangkat daerah pengampu 6 SPM, serta kader Posyandu dalam mendukung pelayanan dasar yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan penguatan kapasitas kader dan dukungan lintas sektor, Posyandu diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai penggerak pelayanan terpadu di tingkat desa, sekaligus menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui 6 SPM. (mcgorontaloprov/fahmi)
