Palangka Raya, InfoPublik – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkolaborasi dengan Borneo Nature Foundation (BNF) melaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kota Palangka Raya di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, mengatakan, perubahan iklim dan risiko bencana merupakan isu yang semakin penting untuk menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Kondisi wilayah Kota Palangka Raya menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
“Perubahan iklim dan risiko bencana merupakan isu yang semakin penting dalam pembangunan daerah. Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan,” katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah tantangan tersebut antara lain kebakaran hutan dan lahan khususnya pada ekosistem gambut, perubahan tata guna lahan, pengelolaan air, kualitas lingkungan, serta dampak perubahan pola cuaca dan iklim.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, keterpaduan perencanaan, dukungan penganggaran, penguatan data dan informasi, serta keterlibatan masyarakat.
“Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko kebencanaan,” ujarnya.
Untung menjelaskan, kegiata tersebut diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aspek penting, mulai dari prioritas daerah, kebijakan dan program, dukungan pemerintah, koordinasi antar-perangkat daerah, penganggaran dan efisiensi, hingga rekomendasi program dan kebijakan pada masa mendatang.
Ia menegaskan, penanganan perubahan iklim perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan, yakni adaptasi dan mitigasi. Adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, sedangkan mitigasi dilakukan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat fungsi ekosistem.
Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui program pemerintah daerah maupun kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pihak. Salah satu pendekatan strategis yang didorong adalah Program Kampung Iklim atau Proklim yang mendorong masyarakat melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah.
Selain itu, penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) juga dinilai penting untuk mengetahui sumber dan besaran emisi. Dengan data yang lebih terukur, kebijakan penurunan emisi diharapkan dapat disusun secara lebih tepat.
Untung berharap kegiatan koordinasi tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen rekomendasi, tetapi juga memberikan arah dan masukan konkret bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan data, informasi, pengalaman, serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengidentifikasi kebutuhan sekaligus merumuskan solusi bersama. (MC. Kota Palangka Raya/Nitra)