Staf DKPTPH Provinsi Gorontalo melaksanakan pengawasan keamanan pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (foto Oman)
Kota Gorontalo, InfoPublik — Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap aspek sanitasi dan higiene Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga mencakup pemeriksaan keamanan pangan segar melalui pengambilan dan pengujian sampel komoditas yang digunakan sebagai bahan pangan.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, tim DKPTPH Provinsi Gorontalo melakukan pengambilan sejumlah sampel pangan segar di beberapa SPPG. Sampel yang diambil meliputi semangka di SPPG Boalemo, cabai rawit dan cabai keriting di SPPG Kabupaten Gorontalo, kol di SPPG Gorontalo Utara, serta cabe rawit dan bawang merah di SPPG Bone Bolango
Keenam komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersebut selanjutnya dilakukan pengujian cepat untuk mendeteksi kemungkinan adanya residu pestisida golongan organofosfat.
Selain PSAT, tim juga mengambil sampel daging ayam di SPPG Gorontalo Utara untuk dilakukan pengujian cepat terhadap kemungkinan kandungan formalin sebagai bagian dari pengawasan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa empat sampel PSAT tidak terdeteksi adanya residu pestisida golongan organofosfat. Sementara itu, hasil pengujian cepat terhadap sampel daging ayam juga menunjukkan hasil negatif formalin.
Dengan hasil tersebut, sampel pangan segar yang diuji di SPPG memenuhi syarat keamanan pangan segar berdasarkan hasil pengujian cepat residu pestisida dan formalin.
Kepala Dinas KPTPH Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario, menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG aman dan memenuhi persyaratan.
“Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat kondisi sanitasi dan higiene SPPG, tetapi juga memastikan bahan pangan segar yang digunakan aman melalui pengambilan sampel dan pengujian,” ujar Muljady, Selasa (15/9/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Kerawanan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (KPKP) DKPTPH Provinsi Gorontalo, Irawati Hz. Adam, mengatakan bahwa keamanan pangan harus dibangun sejak dari sumbernya, sehingga pemilihan pemasok menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pengelola SPPG.
Menurutnya, pemasok tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas usaha, tetapi juga harus mampu menerapkan prinsip keamanan pangan sepanjang rantai pasok.
“Pemilihan pemasok bukan hanya soal legalitas. Pemasok juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan sejak tahap budidaya, penanganan saat panen dan pascapanen, hingga proses distribusi. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko pangan yang tidak aman sampai ke SPPG,” jelas Irawati.
Ia menambahkan, pengawasan keamanan pangan juga perlu dilanjutkan oleh masing-masing SPPG pada saat bahan pangan diterima.
“SPPG perlu melakukan pengecekan fisik atau organoleptik pada saat penerimaan bahan pangan, seperti melihat kondisi, kesegaran, warna, aroma, tekstur, serta memastikan tidak terdapat tanda-tanda kerusakan atau kontaminasi. Monitoring juga perlu dilakukan selama penyimpanan agar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga sampai digunakan untuk pengolahan,” tambahnya.
Irawati menekankan bahwa hasil pengujian cepat yang negatif merupakan indikator pemenuhan persyaratan keamanan pangan pada sampel yang diuji, namun pengawasan keamanan pangan tetap harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengelola SPPG dan pemasok memiliki peran penting dalam memastikan pangan yang diterima, disimpan, diolah hingga disajikan tetap aman dan bermutu,” pungkasnya. (mcgorontaloprov/oman)
