Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke,Abraham Koibur, S.Sos., M.AP., yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Layanan Informatika, Selasa, (15/9/2926), Foto: Get/McMrk
Merauke, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Merauke mengintegrasikan sistem pembayaran pajak objek tanah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta aplikasi Badan Pertanahan Nasional secara real-time guna memangkas birokrasi pengurusan sertifikat tanah.
Pencapaian itu menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu daerah pertama di seluruh wilayah Papua yang berhasil menghubungkan dan mengintegrasikan sistem layanan daerahnya secara langsung dengan SPLP Komdigi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Abraham Koibur, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Layanan Informatika, Selasa, (15/9/2926).
"Ini adalah langkah konkret dan momen penting bagi digitalisasi di Tanah Papua. Merauke menjadi salah satu Kabupaten pertama di wilayah Papua yang sistem perpajakan daerahnya terhubung langsung dengan SPLP Komdigi RI dan aplikasi BPN," ungkap Abraham Koibur.
Abraham mengatakan, integrasi itu membawa dampak besar terhadap percepatan pelayanan publik, khususnya dalam hal kepastian hukum dan perolehan hak kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat.
"Selama ini, proses pengurusan sertifikat tanah sering kali membutuhkan waktu karena validasi kewajiban perpajakan yang manual. Dengan hadirnya konektivitas ini, verifikasi data pajak objek tanah dapat diproses secara otomatis, cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini memangkas birokrasi dan mempercepat masyarakat dalam memperoleh hak kepemilikan sertifikat tanah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Layanan Informatika Diskominfo Merauke, Sabbar Samosir mengatakan fasilitasi konektivitas itu merupakan wujud nyata implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung keterpaduan data nasional.
"Dengan memanfaatkan SPLP Komdigi sebagai sarana integrasi data antar-instansi, interoperabilitas antara data perpajakan daerah Bapenda dan data pertanahan BPN dapat berjalan aman, stabil, dan lancar. Kami di Diskominfo berkomitmen untuk terus mengawal dan mengembangkan infrastruktur digital demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Merauke," tegasnya.(McMrk/Get/Ngr)
