Dumai, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, mendukung penguatan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan melalui sinergi lintas sektor dalam Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter).
Dukungan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhamad Yunus saat menghadiri Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kelayan Binter di Ruang Pertemuan Lantai II The Zuri Hotel Dumai, Senin (14/9/2026).
Mewakili Wali Kota Dumai, Muhamad Yunus mengapresiasi inisiatif Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Dumai yang menggelar FGD bertema "Jembatan Harapan: Bersinergi, Menguatkan Integrasi Sosial" tersebut.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Dumai mendukung pembentukan Kelayan Binter sebagai wadah kolaborasi untuk mewujudkan integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Dumai sangat menyambut baik agenda ini. Reintegrasi sosial bukan hanya tugas Bapas semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan ruang dan kesempatan kedua bagi warga binaan agar mereka bisa berkontribusi positif bagi pembangunan Kota Dumai,” tutur Muhamad Yunus.
Kegiatan yang ditaja Bapas Kelas II Dumai tersebut dibuka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau Rudy Fernando Sianturi. Sebanyak 70 peserta mengikuti FGD, terdiri dari unsur Forkopimda Kota Dumai, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, instansi vertikal, camat dan lurah se-Kota Dumai, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dumai, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan terkait.
Kepala Bapas Kelas II Dumai Ema Pansi Tarigan mengatakan, pelaksanaan FGD Kelayan Binter merupakan wujud komitmen Bapas Dumai dalam membangun wadah kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, proses pembimbingan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
"Program Kelayan Binter ini dirancang untuk menyatukan persepsi serta memperkuat jejaring kemitraan. Kami berharap melalui kegiatan ini terbentuk komitmen bersama agar para klien pemasyarakatan dapat kembali ke tengah masyarakat secara mandiri, produktif, dan diterima dengan baik tanpa stigma," ujar Ema.
Sementara itu, Rudy Fernando Sianturi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan modern. Menurutnya, Bapas memiliki peran penting pada tahap pasca-adjudikasi, sementara dukungan dari berbagai instansi mitra menjadi salah satu fondasi keberhasilan proses reintegrasi sosial.
"Tema 'Jembatan Harapan' ini sangat relevan. Kita ingin memastikan bahwa masa lalu tidak membatasi masa depan seseorang. Dengan keterlibatan Forkopimda, OPD, hingga tingkat kelurahan dan organisasi masyarakat di Dumai, kita sedang membangun fondasi yang kokoh agar proses integrasi sosial berjalan secara utuh dan terarah," tegas Rudy.
FGD kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi interaktif dari sejumlah narasumber, di antaranya Kejaksaan Negeri Dumai dan akademisi Universitas Dumai.
Peserta juga melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari perspektif Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta memetakan masalah dan peluang dukungan dari perspektif instansi mitra.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan perumusan program kerja Kelayan Binter yang melibatkan seluruh instansi dan mitra peserta FGD. Hasil penyusunan program kerja tersebut kemudian dibacakan oleh perwakilan PK sebagai dokumen kesepakatan bersama untuk menjadi dasar langkah aksi pemasyarakatan di Kota Dumai.
