Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo memaksimalkan program kegiatan untuk melayani masyarakat.
Hal itu dibuktikan dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipastikan bisa melampaui target pada tahun anggaran 2026.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim menyatakan, sesuai data yang ada realisasi PAD Rp405 miliar lebih, atau sekitar 92,10 persen.
“Sampai dengan triwulan tiga atau tanggal 30 September tahun 2026, realisasi PAD Bapenda Provinsi Gorontalo mencapai Rp 405 miliar lebih, atau sekitar 92,10 persen,” ujarnya, Rabu (27/10/2026)
Danial Ibrahim menegaskan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajarannya di Bapenda Provinsi Gorontalo. Karena sedikit lagi mendekati target PAD Bapenda Provinsi Gorontalo, yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau kita melihat target PAD Bapenda Provinsi Gorontalo, Rp440 miliar. Posisi capaian Bapenda Provinsi Gorontalo sekarang, Rp405 miliar atau 92,10 persen dan sedikit lagi mendekati target. Sehingga, kami sangat optimis dan terus berupaya bisa melampaui target,” ujar Danial.
Menurut Danial, capaian yang diperoleh Bapenda Provinsi Gorontalo saat ini bukan hanya buah hasil kinerja Bapenda Provinsi sendiri.
“Capaian PAD ini bukan hanya menjadi kinerja Bapenda Provinsi Gorontalo, tetapi semua pihak. Mulai dari teman-teman di Bapenda, Samsat kabupaten dan kota, serta utamanya masyarakat pemilik kendaraan yang taat pajak. Terima kasih untuk semuanya,” ungkap Danial.
Danial menyatakan, untuk mencapai realisasi PAD pada tiga bulan terakhir yakni Bulan Oktober, November dan Desember, ada beberapa strategi yang Bapenda Provinsi Gorontalo terapkan.
Untuk fokus pencapaian PAD pada Oktober, November dan Desember tahun ini, ada empat strategi tengah dilaksanakan Bapenda. Di antaranya intensifikasi PKB di mana penagihan tunggakan berbasis data per wilayah, operasi bersama, Samsat keliling, Gerai Malam, Dilevery, Drive Thru dan layanan jemput bola.
“Strategi kedua, optimalisasi wajib pajak baik PBBKB, PAP, PAB, PKB/BBNKB dan Opsen MBLB. Dimana verifikasi langsung perusahaan terhadap PBBKB, PAP, PAB, PKB/BBNK kendaraan operasional dan Opsen MBLB,” ujar Danial.
Pada strategi ketiga, kolabirasi lintas instansi dimana penguatan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, DJP, Kepolisian/Samsat, Peramina, BPH Migas, BWS, Kabupaten/Kota dan pelaku usaha.
“Strategi terakhir kami atau keempat, penguatan sistem dimana pemadanan basis data, monitoring GIIS dan transaksi non tunai untuk mendeteksi potensi serta mengawal realisasi setiap UPTD,” ucap Danial. (mcgorontaloprov/ppid)