Banjarbaru, InfoPublik – Kesibukan mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV 2026 di Jakarta tidak mengurangi perhatian Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, terhadap perkembangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di Kota Idaman.
Hingga Rabu (9/9/2026), Lisa Halaby masih mengikuti, rangkaian KPPD yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Di tengah agenda peningkatan kapasitas kepemimpinan tersebut, ia tetap berkomunikasi dengan jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memantau berbagai perkembangan di daerah. Arahan kepada perangkat daerah juga terus diberikan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Saya selalu memantau keadaan dan urusan Banjarbaru. Apa yang terjadi di daerah, terutama aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tetap menjadi perhatian saya,”katanya.
Menurutnya, keberadaan di Jakarta bukan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat. Sebaliknya, kesempatan mengikuti KPPD menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Banjarbaru.
“Keberadaan saya di Jakarta bukan berarti perhatian terhadap Banjarbaru berkurang. Pemerintahan tetap harus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas, dan setiap persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga meminta, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bekerja secara responsif dan tidak menunggu persoalan berkembang sebelum mengambil langkah.
“Saya terus berkoordinasi dengan jajaran di daerah. Saya minta setiap perangkat daerah peka terhadap kondisi masyarakat, cepat merespons persoalan, dan memastikan setiap program serta pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya,”imbuhnya.
KPPD Angkatan IV Tahun 2026 menjadi salah satu wadah penguatan kapasitas pimpinan daerah. Bagi Lisa, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan mempertajam perspektif dalam menghadapi dinamika pemerintahan serta pembangunan daerah.
Melalui KPPD, para kepala daerah mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai tantangan strategis yang dapat memengaruhi daerah, mulai dari aspek pemerintahan, sosial, ekonomi, keamanan, dan lingkungan hingga perkembangan nasional dan global.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan yang adaptif dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Yds/MedCenBJB/Eyv)
