Asistensi tindak lanjut bagi organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo. (foto: mcgorontaloprov/Reza)
Kota Gorontalo, InfoPublik — Pejabat Pendamping Biro Organisasi Pemprov Gorontalo, Yalfret Tobias, menegaskan kualitas tata kelola Reformasi Birokrasi (RB) daerah berpengaruh langsung terhadap besaran perolehan insentif fiskal dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Yalfret, tata kelola RB yang kurang optimal akan berdampak langsung pada minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta berisiko memperlebar disparitas nilai antardaerah.
"Kalau seandainya RB kita tidak memadai atau tidak baik, sedikit sekali insentif dan dana transfer yang kita terima. Selain itu, kita jangan sampai kalah dengan kabupaten/kota, jangan sampai terjadi disparitas indeks RB," ujar Yalfret saat membuka sesi pendampingan bersama jajaran sekretariat dinas, Rabu (9/9/2026).
"Kita tidak boleh keluar dari 'rel' itu karena merupakan peta jalan yang sudah ada. Rencana aksi harus kita sinkronkan, dan yang paling penting bukan sekadar mengangkat masalah biasa, tetapi harus membedah akar masalahnya secara tuntas," jelasnya.
Dalam pemaparan matriks kerjanya, Yalfret mengingatkan agar program yang diajukan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat (outcome), bukan sekadar tumpukan laporan administratif (output).
Setiap program kerja dan indikator target triwulan harus memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta memiliki kejelasan Definisi Operasional (DO) agar mudah diukur dan dievaluasi.
Selain itu, matriks rencana aksi ini juga dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor (cross-cutting) antarunit pelaksana teknis. Keberhasilan penyusunan rencana aksi yang terukur ini nantinya diharapkan menjadi parameter kuat dalam penentuan pagu anggaran program di masa mendatang.
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar sesi asistensi tindak lanjut bagi organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo.
Langkah itu dilakukan guna menyinkronkan penyusunan matriks rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) tematik agar berdampak langsung pada kinerja nyata serta penerimaan alokasi dana transfer dari pusat.
Asistensi itu merupakan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang digelar selama dua hari. Yalfret menjelaskan bahwa jika rencana aksi sektor penanggulangan kemiskinan dinilai sudah mendekati rampung (sekitar 80 persen), sektor pendidikan kini mendapat perhatian tambahan sesuai arahan Kementerian PAN-RB.
KemenPAN-RB secara khusus menekankan pentingnya pengawalan terhadap peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan. (mcgorontaloprov/reza)
