Satu Data Riau Diperkuat, Pemprov Ingin Perencanaan Pembangunan Lebih Akurat

Pekanbaru, InfoPublik — Data yang tersebar di berbagai instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan diperkuat keterhubungannya untuk mengurangi duplikasi sekaligus mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Langkah itu menjadi salah satu fokus Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Riau 2026.

Forum yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rabu (12/8/2026), mengangkat tema “Penyepakatan Daftar Data Daerah, Pengurangan Redundansi dan Penguatan Manajemen Hak Akses dalam Mendukung Satu Data Indonesia Provinsi Riau”.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan data berkualitas menjadi fondasi dalam menentukan indikator dan arah pembangunan daerah.

“Data merupakan pondasi utama pembangunan, karena indikator pembangunan yang baik harus bersumber dari data pembangunan yang berkualitas, agar data akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Helmi saat membuka forum.

Menurut Helmi, data tidak semestinya hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif pemerintahan. Data harus menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, menentukan alokasi sumber daya, serta mengukur keberhasilan program dan kebijakan pemerintah.

Data yang dikelola pemerintah juga memiliki bentuk dan sumber yang beragam, mulai dari statistik, keuangan, spasial, hingga berbagai jenis data sektoral. Kompleksitas pembangunan membuat kebutuhan terhadap data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting.

“Forum ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan ketersediaan data yang mudah diakses dan dibagi pakai antarinstansi pemerintah untuk kepentingan pembangunan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” kata Helmi.

Penerapan Satu Data Indonesia juga diarahkan untuk membangun budaya kerja berbasis data di lingkungan Pemprov Riau. Ketersediaan data berkualitas diharapkan membuat proses perencanaan lebih terukur sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan data, menyelesaikan persoalan dalam pengelolaannya, serta memastikan informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keterhubungan data antarinstansi juga diperlukan dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pengendalian serta evaluasi.

“Jadikan Satu Data Indonesia menjadi bisnis pemerintahan, bukan pekerjaan tambahan saat ada permintaan,” tegas Helmi.

Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Devrizon, mengatakan data memiliki posisi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Data menjadi rujukan bagi Bappeda dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan serta menentukan sasaran pembangunan.

“Kami di Bappeda, data menjadi sumber penyusunan dokumen perencanaan, oleh karena itu data menjadi sumber utama bagi kami dan pastinya di masing-masing OPD,” ujar Devrizon.

Menurutnya, ketersediaan data yang baik akan membantu pemerintah menyusun kebijakan secara lebih tepat sasaran. Ketepatan kebijakan selanjutnya menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Riau.

Melalui Forum Satu Data Indonesia 2026, Pemprov Riau mendorong pengelolaan data agar tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap perangkat daerah. Penyepakatan daftar data, pengurangan redundansi, serta pengaturan hak akses diharapkan memperkuat tata kelola data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.