Diskominfotik Riau Tegaskan Data BPS Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dinilai menjadi rujukan utama dalam memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Riau di Kantor BPS, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Supriyadi menyampaikan apresiasi atas konsistensi BPS Provinsi Riau dalam menghadirkan data statistik yang akurat, objektif, dan kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Riau atas kinerja profesional yang secara konsisten terus menghadirkan data statistik yang akurat, objektif, serta kredibel. Data tersebut kami gunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah," ujarnya.
Menurut Supriyadi, rilis statistik bukan sekadar agenda rutin bulanan, melainkan forum strategis untuk membaca perkembangan terkini di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah berbasis data dan fakta.
Ia menegaskan, Pemprov Riau menjadikan data BPS sebagai rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah inflasi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
"Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target ekonomi makro, tetapi juga merupakan upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan," katanya.
Supriyadi menyebutkan inflasi Provinsi Riau pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,55 persen secara year on year (y-on-y). Angka tersebut mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi faktor musiman serta kelancaran distribusi.
Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, pendidikan, serta transportasi menjadi kontributor utama pembentukan inflasi di Provinsi Riau. Meski demikian, stabilitas harga komoditas pangan strategis masih dapat dijaga melalui sinergi berbagai pihak.
"Secara umum kami menilai inflasi pada semester pertama 2026 masih dalam kondisi relatif terkendali, meskipun tetap terdapat tekanan harga yang perlu diwaspadai. Stabilitas harga dapat terjaga berkat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah," jelasnya.
Selain inflasi, Supriyadi menilai Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, data NTP menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran sehingga peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
Ia juga menyoroti pentingnya data ekspor, impor, dan pariwisata sebagai gambaran objektif mengenai daya saing daerah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar, hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam.
"Melalui rilis berita resmi statistik hari ini, kita memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi inflasi, kesejahteraan petani, kinerja perdagangan, serta dinamika pariwisata di Provinsi Riau. Data ini menjadi fondasi utama dalam menetapkan arah kebijakan dan target pembangunan tahun 2026 sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 agar tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan," ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Supriyadi kembali mengapresiasi BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas statistik daerah sebagai landasan pembangunan berbasis data.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPS atas konsistensinya menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin demi mewujudkan pemerintahan yang berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran," tutupnya.
