Meranti-Karimun Bahas Layanan Perbatasan dan Akses Pekerja Migran
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Komisi II DPRD Kabupaten Karimun membahas upaya mempermudah akses keberangkatan masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia. Isu tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Karimun yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Rabu (29/7/2026).
Selain membahas mobilitas pekerja lintas negara, pertemuan juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman mengenai peningkatan pelayanan keprotokolan, komunikasi pemerintahan, tata kelola informasi publik, serta berbagai isu strategis di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sekda Sudandri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran. Sementara rombongan DPRD Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Hasanuddin, bersama anggota Komisi II, Sulistina, S.H., dan Aloysius beserta staf pendamping.
Dalam kesempatan itu, Sudandri menjelaskan bahwa akses keberangkatan masyarakat Meranti menuju Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menjadi perhatian bersama. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil langkah awal dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Imigrasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Pelindo untuk mencari solusi yang tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku.
"Kita sudah mengadakan rapat, dan kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sudandri.
Ia berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif. "Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Hasanuddin, menilai persoalan akses keberangkatan pekerja ke Malaysia tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Karimun. "Hal ini benar adanya. Putaran ekonomi saat ini menjadi lemah sehingga banyak feri yang tidak lagi beroperasi karena tidak mencukupi biaya operasional," ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Kabupaten Karimun, serta instansi terkait dapat menghasilkan solusi yang memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan. Menurutnya, kelancaran akses tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua daerah.
