Boalemo, InfoPublik - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, menyataka kondisi pelabuhan Tilamuta yang dangkal menjadi perhatian serius Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, sehingga diperlukan sinergi seluruh instansi terkait untuk menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
“Pendangkalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengerukan kolam pelabuhan. Kita harus memastikan terlebih dahulu pola aliran sungai dan sumber sedimentasi ditangani,” kata Sagita, Kamis (5/11/2026).
Sagita menjelaskan jika tidak segera ditangani, material endapan akan kembali masuk sehingga pengerukan berisiko tidak efektif dan menyebabkan pemborosan anggaran.
Pendangkalan yang terjadi akibat sedimentasi yang terbawa aliran Sungai Tilamuta, Kabupaten Boalemo, telah memengaruhi aktivitas operasional Pelabuhan Tilamuta, khususnya kegiatan sandar dan bongkar muat kapal.
Dari panjang dermaga 186 meter, saat ini hanya sekitar 166 meter yang efektif dimanfaatkan. Sementara itu, kedalaman perairan yang sebelumnya mencapai 9 meter kini tersisa sekitar 3 meter. Kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pangan di wilayah Gorontalo.
Sagita juga mengungkapkan telah menggelar rapat lintas sektor pada hari Selasa, dalam pertemaun tersebut terungkap bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya, antara lain pembangunan Kanal Tilamuta, perkuatan tebing, dan normalisasi sungai.
Namun, sedimentasi masih terus terjadi. Karena itu, langkah penanganannya perlu diawali dengan kajian teknis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi sumber sedimentasi sekaligus mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan agar solusi berikutnya lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Direktorat Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan mendorong agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Mengingat pembangunan Pelabuhan Tilamuta telah menggunakan anggaran APBN yang cukup besar, fasilitas tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapan mendukung pengerukan sedimentasi di area dermaga dan kolam pelabuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah pengendalian pola aliran sungai dilakukan.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo akan kembali mendorong upaya penghijauan di sepanjang sempadan sungai untuk mengurangi potensi erosi dan terbawanya material tanah ke aliran sungai. Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai.
Dalam rapat tersebut Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menegaskan bahwa seluruh pihak perlu berkomitmen untuk menangani ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Dengan komitmen bersama, kita berharap fungsi Pelabuhan Tilamuta dapat kembali berjalan optimal untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo,” ujar Jamal.
Rapat tersebut merupakan bentuk perhatian khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap kondisi pendangkalan Pelabuhan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Rapat ini merupakan tindak lanjut surat Kepala Kantor UPP Kelas III Tilamuta, yang disabut Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan menggelar rapat koordinasi lintas instansi pada hari Selasa yang dipimpin Asisten II Jamal Nganro.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor UPP Kelas III Tilamuta, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan RI, unsur DLHK Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo, dan perwakilan Dinas PUPR-PKP Kabupaten Boalemo.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan Tilamuta oleh seluruh instansi yang terkait untuk melihat area yang mengalami pendangkalan. (mcgorontaloprov/rini)