Banyuwangi, InfoPublik — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendorong sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan dan antrean kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Upaya tersebut mencakup peningkatan ketepatan jadwal penyeberangan, usulan kompensasi keterlambatan keberangkatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan.

Langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, pengemudi truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), serta sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari aksi para sopir truk di Kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (14/10/2026). Dalam aksi tersebut, para pengemudi meminta bertemu langsung dengan Bupati Ipuk untuk menyampaikan persoalan antrean kendaraan yang kerap menghambat aktivitas angkutan logistik di Pelabuhan Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas persoalan operasional penyeberangan dan merumuskan sejumlah usulan perbaikan layanan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Salah satu poin yang disepakati adalah perlunya penerapan jadwal operasional penyeberangan (timetable) secara tepat waktu. Apabila terjadi pelanggaran, KSOP akan memberikan teguran dan penalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, muncul usulan pemberian kompensasi oleh pengelola pelabuhan apabila keberangkatan dari Pelabuhan Ketapang terlambat lebih dari 12 jam akibat faktor selain kondisi alam atau cuaca.

Usulan tersebut menjadi bagian dari sejumlah poin hasil audiensi yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan bagi pengemudi angkutan logistik.

Ipuk mengatakan pertemuan tersebut memberikan ruang bagi para sopir untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami, terutama ketika terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan.

“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.

Seusai audiensi, Ipuk langsung mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan sejumlah usulan penanganan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang.

Usulan tersebut antara lain pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk guna mendukung kelancaran transportasi penyeberangan Jawa–Bali.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan terkait penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.

Sementara itu, perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), menyampaikan apresiasi atas respons pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap aspirasi para pengemudi truk.

Ia berharap hasil audiensi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan antrean kendaraan dan keterlambatan penyeberangan yang selama ini dihadapi pengemudi dapat berkurang.

“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujar Muhlasin. (*)