Kunjungan kerja Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria beserta jajaran ke Kantor BBPOM Aceh, Kamis (23/7/2026), yang diterima langsung Kepala BBPOM Aceh Riyanto bersama jajaran.
Banda Aceh, InfoPublik - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penguatan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh guna menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria beserta jajaran ke Kantor BBPOM Aceh, Kamis (23/7/2026), yang diterima langsung Kepala BBPOM Aceh Riyanto bersama jajaran.
Rombongan BPS Provinsi Aceh terdiri atas Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Kepala BPS Kota Subulussalam, Koordinator Sensus Ekonomi BPS Provinsi Aceh, serta enam anggota tim BPS Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berkualitas.
Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, serta potensi perekonomian Indonesia sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah yang lebih tepat sasaran.
Kepala BBPOM Aceh Riyanto mengatakan data yang akurat memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang efektif.
"Data yang akurat merupakan fondasi dalam pengambilan kebijakan yang efektif. Begitu pula dengan pelayanan publik yang berkualitas, keduanya saling melengkapi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kami menyambut baik sinergi ini dan siap berbagi pengalaman dalam membangun budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Riyanto.
Selain membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Provinsi Aceh juga meminta pendampingan kepada BBPOM Aceh dalam pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Permohonan tersebut merupakan bagian dari komitmen BPS Aceh untuk memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya integritas, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengatakan keberhasilan BBPOM Aceh meraih predikat WBBM menjadi referensi bagi BPS Aceh dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
"BBPOM Aceh telah membuktikan bahwa pembangunan Zona Integritas dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat, inovasi pelayanan, dan keterlibatan seluruh pegawai. Kami berharap dapat belajar dari pengalaman tersebut sehingga upaya pembangunan Zona Integritas di BPS Aceh berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus.
Diskusi juga membahas berbagai strategi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, mulai dari penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga berbagai praktik baik yang telah diterapkan BBPOM Aceh.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua instansi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pembangunan Zona Integritas.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang semakin berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
