Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berdialog bersama perwakilan Petani dan Nelayan, pada pembukaan PENAS XVII di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu, (20/6/2026). Foto – Haris Diskominfotik.
Kabupaten Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah menegaskan, komitmen untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sebagai salah satu program prioritas utama dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga dinamika ekonomi internasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam pembukan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlokasi di GORR David-Tony, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (20/6/2026)
Wapres menyatakan, bahwa situasi ketidakpastian dunia saat ini menuntut Indonesia untuk mandiri dan tidak boleh memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah tengah menjalankan berbagai langkah strategis di sektor pertanian dan perikanan, meliputi pengendalian alih fungsi lahan, kemudahan akses benih unggul, kepastian pasar, stabilitas harga, hingga revitalisasi pabrik pupuk.
"Kemandirian pangan adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden. Di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung pada negara lain,” ujarnya.
Pembukaan tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan nasional yang akan berlangsung hingga 25 Juni 2026.
PENAS XVII merupakan ajang pertemuan nasional bagi para petani, nelayan, pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, serta penyuluh dari seluruh Indonesia.
Kegiatan itu menjadi wadah untuk memperkuat jejaring, berbagi pengetahuan, serta mendorong pengembangan inovasi dan teknologi dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan perikanan nasional.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang telah menyederhanakan berbagai regulasi distribusi pupuk sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan petani di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah tengah melakukan revitalisasi dan pembangunan sejumlah pabrik pupuk guna meningkatkan kapasitas produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
Pada kesempatan tersebut, wapres turut mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dari perwakilan petani dan nelayan yang hadir. Sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain terkait jaringan irigasi, ketersediaan bahan bakar bagi nelayan, fasilitas pengering hasil panen (dryer), serta rice milling unit (RMU).
“Masalah-masalah yang disampaikan tadi agar segera ditindaklanjuti. Saya minta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan solusi secepatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, wapres menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawal berbagai program strategis sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Provinsi Gorontalo mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PENAS XVII setelah ditetapkan oleh KTNA Nasional.
Selama enam hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai agenda, di antaranya temu wicara, rembug utama, pameran pembangunan dan agribisnis, gelar teknologi, demonstrasi inovasi pertanian dan perikanan, studi lapangan, serta promosi produk unggulan daerah.
Turut mendampingi wapres dalam pembukaan PENAS XVII antara lain Menteri Pertanian RI, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, anggota DPR RI, gubernur dan wakil gubernur Gorontalo, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga pemerintah pusat. (mcgorontaloprov/echin)
