Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/3/2026).

Dalam laporannya, Gubernur mengungkapkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Salah satu capaian utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,25 atau meningkat sebesar 0,90 basis poin. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 dan menempatkan Provinsi Banten dalam tujuh besar nasional kategori IPM tinggi.

“IPM itu terbentuk dari dimensi umur panjang, sehat, pengetahuan dan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan IPM dengan cakupan yang sangat luas tersebut, memposisikan Provinsi Banten untuk senantiasa menjaga sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota," ujar Andra Soni.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Banten secara kumulatif tercatat sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan tersebut didominasi sektor industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada 2025, PDRB per kapita Banten mencapai Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 3,96 persen.

Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat yang diiringi pertumbuhan ekonomi yang solid, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi penggerak utama.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 tercatat sebesar 6,63 persen, menurun dari Februari 2024 yang berada di angka 7,02 persen. Penurunan ini didorong oleh berbagai program strategis di bidang ketenagakerjaan.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 berada pada angka 6,63 persen, atau menurun dari periode Februari 2024 yang berada pada posisi 7,02 persen. Penurunan itu dilakukan melalui desain pendidikan vokasi dan penambahan SMK, program pelatihan ketenagakerjaan dan perluasan pasar kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan para pelaku usaha kecil dan menengah," jelas dia.

Dari sisi pengentasan kemiskinan, Provinsi Banten juga menunjukkan tren perbaikan dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kemiskinan tercatat menurun dari 6,17 persen pada 2023, menjadi 5,70 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 5,51 persen pada 2025.

“Capaian itu lebih rendah dari nasional sebesar 8,47 persen,” kata dia.

Penurunan tersebut didukung oleh berbagai intervensi program, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan rumah layak huni, hingga pengendalian stunting dan bantuan sosial.

Selain itu, Rasio Gini Provinsi Banten tercatat sebesar 0,312 dan masih berada pada tingkat aman serta lebih rendah dibandingkan angka nasional tahun 2024 sebesar 0,375. Sementara itu, inflasi daerah pada 2025 tercatat sebesar 2,74 persen dan dinilai terkendali.

Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Banten mencapai 69,12 poin dari target 66,92 poin, dengan capaian kinerja sebesar 103,2 persen yang masuk kategori sedang.

“IKLH terbentuk dari capaian kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa capaian indikator makro tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Banten.

(Mills/MC Prov Banten)