Jajaran Pemkab Balangan, saat melakukan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam memantapkan transisi pascabencana, tak terkecuali Kalak BPBD Balangan, Rahmi, di Ruang Rapat BPKAD setempat. Senin (5/1/2026). - Foto: Mc.Balangan
Paringin, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Balangan memasuki fase penanganan darurat transisi pascabencana sebagai langkah awal menuju pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.
Pelaksanaan fase transisi ini dilakukan sesuai arahan Bupati Balangan Abdul Hadi dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lintas sektor.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, Senin (5/1/2026), menyampaikan bahwa fase transisi pascatanggap darurat menjadi tahapan penting karena berfokus pada pemulihan kehidupan dasar masyarakat, bukan sekadar penyaluran bantuan sementara.
Pemulihan yang dilakukan meliputi perbaikan rumah warga, pemulihan lahan pertanian dan perkebunan, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak, serta pemulihan trauma psikologis korban bencana.
Pada sektor permukiman, pemerintah daerah menyalurkan bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Penilaian teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai dasar penetapan besaran bantuan agar tepat sasaran dan akuntabel.
Pemulihan lahan pertanian dan perkebunan juga menjadi perhatian melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme teknis agar petani terdampak dapat kembali berproduksi dan mempertahankan mata pencaharian.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan telah mendata kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik terdampak bencana, mulai dari PAUD hingga SMP, termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
Selain pemulihan fisik dan sosial, pemerintah daerah juga menyediakan Rumah Healing sebagai sarana pemulihan trauma psikologis, khususnya bagi anak-anak korban bencana.
Seluruh upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi lintas SKPD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
