Pendapatan APBN Maluku Utara Tumbuh 40,94 Persen pada Februari 2025

Ternate, InfoPublik- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menggelar media briefing Torang Pe APBN edisi Maret 2025 di Aula Gamalama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara pada Selasa (25/03/2025).

Acara itu diikuti secara hybrid oleh seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan dan media lokal di Maluku Utara.

 Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menyampaikan ringkasan kondisi perekonomian dan kinerja APBN tingkat regional.

Sejumlah isu global menjadi perhatian, seperti pergantian pemerintahan di Amerika Serikat yang mempengaruhi kebijakan tarif bagi negara surplus dagang, kenaikan biaya di sektor manufaktur dan digital, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas.

Di tingkat domestik, perekonomian tetap menunjukkan tren positif. 

“Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,09 persen (yoy), neraca pembayaran tahun 2024 mengalami surplus, dan indeks PMI meningkat ke 53,6. Kinerja APBN hingga Februari 2025 juga masih selaras dengan target,” katanya.

Tunas Agung Jiwa Brata mengungkapkan, bahwa neraca perdagangan Maluku Utara terus menunjukkan tren surplus.

Pada Februari 2025, surplus perdagangan mencapai USD 534,30 juta dengan ekspor sebesar USD 837,94 juta dan impor USD 303,64 juta. 

“Ferronickel menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar dengan nilai USD 1.196,95 juta, sementara belerang mendominasi impor dengan nilai USD 54,82 juta,” bebernya.

Di sektor perikanan, frozen tuna menjadi komoditas ekspor non-tambang tertinggi dengan nilai USD 1.215,27 ribu, diikuti oleh kepiting bakau (USD 63,99 ribu) dan udang ronggeng (USD 0,90 ribu).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,16 persen (yoy) dan deflasi 0,11 persen (mtm) pada Februari 2025, yang dipengaruhi oleh kebijakan potongan tarif listrik.

Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin.

Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara pada Februari 2025 mencapai 105,58 atau tumbuh 1,42 persen (mtm), sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,03 persen (mtm).

Dari sisi fiskal, APBN regional Maluku Utara terus berkontribusi dalam mendukung ekonomi daerah.

Hingga Februari 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp420,46 miliar atau 11,08 persen dari pagu, tumbuh 40,94 persen (yoy).

Peningkatan terbesar berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas yang mencapai Rp125,82 miliar atau naik 58,78 persen (yoy).

Sementara itu, belanja APBN telah terealisasi 11,16 persen dari pagu sebesar Rp17.594,82 miliar, turun 19,55 persen (yoy), dengan defisit Rp1.543,55 miliar. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga mengalami kontraksi 12,21 persen (yoy) akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa masing-masing sebesar 34,83 persen, 5,71 persen, dan 69,98 persen (yoy).

Pendapatan APBN di Maluku Utara didominasi oleh penerimaan PPh, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 23. 

Sementara itu, Belanja Pusat Pemerintah (BPP) terus tumbuh, dengan porsi terbesar berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang Operasional, Belanja Honorarium/Lembur, dan Belanja Jasa.

Pendapatan dan belanja APBD Maluku Utara mengalami kontraksi masing-masing sebesar 10,92 persen dan 3,42 persen (yoy). Hingga Februari 2025, pendapatan APBD terealisasi Rp1.742,77 miliar dari pagu Rp15.034,26 miliar, didominasi oleh dana transfer sebesar Rp12.899,18 miliar. Sementara itu, belanja APBD mencapai Rp748,13 miliar dari pagu Rp13.777,59 miliar, turun 3,42 persen (yoy).Ynita/MC Tidore